PARLEMEN
NOA | BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh Reza Falevi Kirani mendesak Pemerintah Aceh yang sejauh ini masih belum maksimal melakukan pemeriksaan di setiap wilayah perbatasan Aceh dengan Sumatra Utara dalam hal penanganan virus Corona (Covid -19).
Selain wilayah perbatasan Pemerintah Aceh juga masih kebobolan dalam menangani pelabuhan tikus yang ada di Aceh, meskipu demikian Pemerintah Aceh akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis dalam hal pencegahan Covid-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR Aceh, Reza Falevi Kirani, Senin (23/03/2020)
“Wilayah perbatasan itu penting dijaga dan mobilitas penggerakan sangat banyak diwilayah tersebut dengan bermacam kepentingan aktivitas masyarakat. Jadi pemerintah harus lebih sigap dalam menangani masalah perbatasan baik darat, laut dan udara, ungkap ketua komisi V DPRA ini.
Apalagi lanjutnya, terkait dengan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatra Utara seperti Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulusalam dan Aceh Singkil harus yang masuk wilayah prioritas dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk mencegah dan menjaga sterilisasi perbatasan Aceh dari wabah Covid-19, baik dipantai timur utara maupun pantai barat selatan tenggara Aceh, terangnya.
Kemudian pelabuhan tikus yang selama ini luput dari pantauan pemerintah juga harus segera diambil tindakan, karena dipelabuhan tersebut juga terjadi arus migrasi penduduk, tandas Falevi.
"Jangan cuma warkop disuruh tutup, tetapi wilayah perbatasan dan pelabuhan tikus kita luput dari pantauan pihak pemerintah," beber Falevi.
Falevi menambahkan, Pemerintah Aceh harus segera membentuk tim khusus untuk menindak siapa saja yang disinyalir berpotensi mengarah kepada Covid- 19. Dalam hal ini dibutuhkan tim dari lintas sektoral seperti TNI, Polri, BNPB, Tenaga Medis, dan komponen lainya yang dianggab perlu libatkan.
“Gabungan tim dari semua unsur harus segera dibentuk supaya semua terpantau dengan sempurna sebelum adanya jatuh korban lebih banyak, sehingga tidak mampu seorang Plt. Gubernur memantau semua pelosok dan perkembangan dilapangan tanpa ada tim satgas yang solid,” paparnya.
Masyarakat Aceh wajib mendukung kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk melawan wabah Covid-19 yang sudah mulai merebak di Indonesia, ujarnya lagi.
“Kepada masyarakat Aceh secara khusus untuk mengikuti intruksi pemerintah dalam membendung wabah Covid-19 yang terus menyebar, Jangan abaikan intruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” Tegas Fahlevi
Menurutnya, ruang publik seperti warung kopi dan lokasi wisata untuk saat ini jika tidak terlalu penting, sebaiknya di hindari dulu berliburan atau hura hura dipantai, Apalagi kebijakan ini bukan untuk melarang kebebasan masyarakat tetapi untuk sama- sama berupaya menimalisir dalam mencegah resiko dan penyebaran virus mematikan tersebut.
Pengawasan sudah dapat diperketat, sebelum jatuhnya korban. Semua komponen harus dilibatkan, tetapi pemerintah juga harus memberi Jatah Hidup (Jadup) bagi masyarakat yang dilarang mencari sumber nafkah perekonomian dikarenakan semua aktivitas pekerjaannya sudah di hentikan, sesuai larangan dan himbauan Pemerintah Aceh, pungkasnya.(RED)
.jpeg)
