Parlemen
NOA| BANDA ACEH - Pasca diberlakukannya pembatasan jam malam oleh Pemerintah Aceh menuai kritikan dan keluhan dari berbagai kalangan masyarakat terutama pedagang.
M. Rizal Falevi, Ketua Komisi V DPR Aceh menilai pemberlakuan jam malam hanya menyusahkan rakyat saja, karena dinilai tidak mempunyai dampaknya dalam memotong rantai meluasnya wabah Covid-19. Sebaiknya dicabut saja Jam malam oleh pemerintah Aceh.
"Pemerintah Aceh seharusnya bersikap tegas dan segera menutup jalur masuk ke Aceh, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, yang sejauh ini telah di identifikasi sebagai faktor dominan masuknya wabah Virus tersebut," kata Fahlevi, Jumat (03/04/2020).
Fahlevi juga mengingatkan, seharusnya Pemerintah Aceh untuk segera mempersiapkan tempat karantina untuk PDP dan ODP serta sambil menunggu hasil SWAB, sesuai standar anjuran WHO dan juga meningkatkan ketersediaan alat medis bagi rumah sakit dan petugas garda satu, bukan malah menyiapkan kuburan massal.
"Pemerintah Aceh harus mempunyai skema yang detail dan strategis untuk mengatasi wabah Virus berbahaya tersebut, serta harus dilihat penting melibatkan semua stakeholder terkait, " tegas Fahlevi.
"Kami banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pemberlakuan jam malam yang saat ini telah menghancurkan ekonomi mereka, kebanyakan masyarakat menginginkan kebijakan tersebut harus segera dihentikan karena tidak gunanya," katanya.
Lanjut Fahlevi, masa konflik sudah berlalu, dan virus itu bukan makhluk malam yang harus dijaga, jadi buatlah kebijakan yang tepat bukan asal ada perintah saja.
"Jam malam dapat berakibat masyarakat kurang gizi karena tidak ada pendapatan lagi, pemerintah Aceh pun tidak menyediakan bantuan makanan yang bergizi untuk masyarakat," tutup Fahlevi. (RED)
.jpeg)
