Iklan

Zuhri : Awasi Ketat Bantuan Pemerintah

REDAKSI
5/20/20, 16:00 WIB Last Updated 2021-03-20T11:04:41Z
Zuhri Mauluddinsyah Adan, Ketua Majelis Pemuda (MPI) KNPI Pidie

NOA | Sigli - Zuhri Mauluddinsyah Adan, Ketua Majelis Pemuda (MPI) KNPI Pidie, Provinsi Aceh, menegaskan setiap bantuan pemerintah perlu diawasi dengan ketat, baik itu bantuan langsung tunai, maupun non tunai, ini perlu dilakukan untuk memastikan setiap bantuan kepada masyarakat tepat sasaran.

“Jangan sampai bantuan tidak sesuai, dikarenakan Data Base yang amburadul, ataupun akibat ketidak tahuan masyarakat tentang jenis, maupun sumber bantuan, sehingga bisa menimbulkan Konflik Sentiment,” kata Zuhri di Sekretariat PWI Pidie, Rabu (20/5/2020).

Disebutkannya, banyaknya sumber dan bentuk bantuan dari berbagai Kementerian itu menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat, apalagi dengan jenis bantuan yang sama. “Jadi sosialisasi itu perlu dilakukan, jangan asal salurkan bantuan, kalau tidak tepat sasaran akan menimbulkan Konflik sentiment, tentu nantinya bisa berujung kepersoalan Hukum,” sebut Zuhri.

Juga dalam penyaluran bantuan non tunai, sambungnya, akan sensitif bila ditemukan adanya penyimpangan, minsalnya berkurangnya jumlah timbangan bantuan yang diterima masyarakat. “Ini bisa menjadi suatu moment buruk bagi pemerintah, jadi perlu dilakukan pengawasan ketat  setiap bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat,” imbuh Zuhri.

Lebih lanjut Zuhri, yang juga wakil ketua Partai Demokrat Pidie, mengatakan, selama Pandemi Covid-19, banyak sekali jenis dan bentuk bantuan, dengan kementerian berbeda, tetapi tujuan sasaran kepada masyarakat yang sama, imbas Covid-19. “Ada program bantuan dari Kementerian Sosial, Desa PDTT, Pertanian, Tenaga Kerja, juga dari berbagai Institusi lainnya,” rincinya.

Pada kesempatan itu, Zuhri juga menyebutkan, setiap Kementerian mengeluarkan statement yang membingungkan, seperti penerima bantuan tidak boleh tumpang tindih, antara bantuan Kementerian A dengan Kementerian B, sementara data jumlah penerima bantuan di Gampong yang disodorkan kesetiap Kementerian sama. “Ada juga yang membolehkan, asal jenis bantuan berbeda, inilah yang perlu disosialisasikan, sehingga masyarakat menjadi paham,” tuntasnya. (AA).


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Zuhri : Awasi Ketat Bantuan Pemerintah

Terkini