 |
| Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Ronny Hariyanto |
NOA | Aceh Timur - Meski pun sudah banyak penolakan masyarakat, bahkan sudah didemo mahasiswa dan LSM, bahkan sempat diwarnai aksi saling lapor polisi, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang menelan anggaran hingga miliyaran tetap dilanjutkan.
"Kegiatan itu terkesan dipaksakan di tengah pandemi ini, sedangkan masyarakat miskin lebih butuh biaya itu di desa, jadi sekarang kita minta masyarakat untuk mengawasi super ketat, minimal mengawasi para Keuchik yang sudah ikut bimtek itu," kata Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Ronny Hariyanto. Jum'at (27/11/2020).
Penyataan tersebut dilontarkan Ronny menyusul dipaksakannya pelaksanaan Bimtek yang diikuti oleh seluruh Keuchik dalam Kabupaten Aceh Timur dengan membayar biaya Rp5 juta per orang/aparat desa.
"Dalam Bintek itu, perpeserta harus membayar Rp5 juta dan dikalikan 4 orang per desa, atau rata-rata sekitar Rp20 juta per desa (meskipun dikatakan tidak wajib ikut), yang diserahkan kepada panitia acara bimtek," terang Ronny.
Setelah Bintek itu, lanjut Ronny, masyarakat harus lebih proaktif mempertanyakan apa saja hasil dan perubahan di desa setempat. "Kalau sama saja tidak ada perubahan di desa dalam 2-3 bulan kedepan, sebaiknya segera diganti saja Keuchiknya, itu artinya uang ikut bintek itu sia-sia saja," tegasnya.
Dia juga menghimbau masyarakat untuk mulai mengawasi secara ketat, semua kegiatan yang menggunakan dana desa, terutama kinerja para aparat desa, di 513 desa di Aceh Timur.
"Jangan biarkan lagi ada aparat desa yang menggunakan dana desa seenaknya, bahkan ada yang melakukan penyimpangan ratusan juta, baru ketahuan ketika dia mau ditangkap, itupun kalau ada yang desak," sebut Ronny.
Dana desa itu, lanjut Ronny, bertujuan untuk kemajuan desa dan masyarakat, bukan milik pribadi atau kelompok yang terkuat di dalam desa, apalagi untuk dihambur-hamburkan di luar desa untuk kepentingan yang tidak jelas.
"Kita tak bosannya mengajak seluruh elemen sipil, mahasiswa, LSM, wartawan yang idealis dan terutama pemuda desa, juga emak-emak, mengawasi setiap penggunaan dana desa di desa mereka masing-masing, juga kinerja aparat desanya," tutur Ronny.
Jika ditemukan adanya penyimpangan, Ronny meminta untuk langsung dilaporkan kepada pihak berwajib. "Tidak perlu ragu-ragu, sebab itu uang negara, dan ini semua demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Timur," cetus aktivis HAM itu.
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu, juga mendesak pihak panitia kegiatan segera mempublis laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut sedetail mungkin ke ruang publik, agar lebih transparan dan dapat dipahami masyarakat luas dan dikoreksi.
"Yang kita kritik pada bimtek itu adalah penggunaan dana desa yang terlalu besar, jadi kita mendesak panitia kegiatan untuk segera mengumumkannya ke publik, sebab itu anggaran desa, anggaran publik, jadi publik perlu tahu," tegas Roony.
Terutama, sambungnya, berapa anggaran yang sudah dihimpun dan digunakan, kemana saja dihabiskan. "Ini harus ada, jangan dianggap enteng, sebab akan kami pertanyakan terus sampai kapanpun, bila perlu dengan demonstrasi melibatkan masyarakat luas nantinya," ujar Ronny.
Aktivis HAM itu juga sangat mengherankan, diamnya sejumlah pihak di Aceh Timur, yang seharusnya lebih kritis mengawasi penggunaan dana yang sempat ditentang masyarakat luas itu.
"Heran sekali kita, banyak media yang mulanya ramai memberitakan dan mengkritisi bimtek, kini sudah banyak diam, LSM juga ada yang sudah diam, bupati diam, pihak pemkab diam, DPRK diam, pihak yang bertugas mengawasi dana desa seolah semuanya diam, entah kenapa semua sudah terdiam sekarang," tanya Roony.(RED).
.jpeg)
