 |
| Ketua GND Aceh, Nurfuandi |
NOA l Banda Aceh - Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, itu merupakan satu permainan yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Hal tersebut ditegaskan, Ketua Generasi Muda Demokrat (GMD) Aceh, Nurfuadi pada saat mendengarkan keterangan Pers Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Senin (01/02/2021).
"Sebagai Kader Muda Demokrat dan Ketua Generasi Muda Demokrat Provinsi Aceh, saya sangat menyayangkan sikap oknum elit yang bertugas didalam istana negara telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan mencoreng demokrasi," kata Nurfuadi.
Padahal, katanya, pihaknya berada di negara berdemokrasi yang dilindungi oleh undang undang. "Sikap tidak terpelajar ini menimbulkan keprihatinan," sebut Nurfandi.
Menurut Nurfuadi, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, sudah terpilih lewat kongres yang sah pada kongres ke V yang lalu di Hotel Sultan Jakarta.
"AHY mendapat dukungan penuh dari semua kader, baik DPD maupun DPC Partai Demokrat, jadi tidak ada lagi celah untuk di ganggu, apalagi kami kader daerah sangat solid mendukung beliau," tegas Nurfandi.
Disebutkanya, yang terjadi saat ini adalah aneh, terlebih ada upaya-upaya dari luar pengurus bahkan dari dalam istana yang mencoba mengambil alih Partai Demokrat dengan cara mengkudeta.
"Ini jelas merupakan perusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Negara Indonesia," kata Nurfandi.
Pada kesempatan itu, Nurfuadi, juga sebagai kader muda Partai Demokrat di daerah mengatakan siap untuk melawan dan akan menjaga marwah Partai Demokrtat dari orang-orang yang berniat merusak.
"Kami sebagai kader muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga pertai ini ke depan, seluruh kader muda Demokrat untuk merapatkan barisan melawan segala bentuk upaya menciderai partai apalagi upaya merusak demokrasi Indonesia," tegas Nurfuandi.
Nurfuadi pada kesempatan itu juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat oknum elit-elit yang berupaya merusak demokrasi di Indonesia yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
"Kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah tragedi buruk bagi sejarah demokrasi Indonesia dibawah pimpinan bapak presiden Jokowi," tutup Nurfuandi.(RED).
.jpeg)
