Akronim Dinas Arpus Tak Lagi Digunakan, Ini Singkatan Penggantinya

Ist.

NOA | Bandar Baru - Selama ini publik di Aceh, khususnya di Banda Aceh, sudah sangat familier dengan akronim Arpus untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Namun, mulai bulan ini akronim tersebut tak lagi dipakai. Juga tidak akan dipakai Pusip atau Perpusip sebagai akronim Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Kepala dinas bersama para kepala bidang dan kepala seksi di kantor itu telah sepakat menetapkan bahwa yang dipakai untuk menggantikan akronim Arpus adalah DPKA, singkatan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Alasan utamanya adalah nomenklatur dinas tersebut di qanun maupun di peraturan gubernur (pergub) adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang disingkat dengan DPKA, bukan Arpus, Perpusip, Pusip, atau akronim lainnya.

Informasi itu diperoleh Serambinews.com setelah menanyai Kepala DPKA, Dr Edi Yandra MSP, di Banda Aceh, Rabu (24/2/2021) malam.

“Ya, sudah kita lakukan konsolidasi internal, bakunya memang DPKA, dengan pertimbangan bahwa selama ini di kabupaten/kota kalau seseorang sudah ditugaskan di Arpus, kesannya seperti dibuang atau ‘diarsipkan’.

Jadi, singkatan resmi yang kita pakai adalah yang sesuai dengan singkatan berdasarkan nomenklatur qanun dan pergub saja, yakni DPKA,” ujar Edi Yandra.

Menurut Edi, di kalangan internal dinas yang dipimpinnya istilah DPKA sudah cukup familier dalam sebulan terakhir.

Namun, di kalangan publik akronim Arpus justru masih tetap dominan digunakan. “Mudah-mudahan ke depan singkatan DPKA itu akan digunakan oleh semua pihak,” kata Edi.

Informasi bahwa akronim Arpus sudah diganti menjadi singkatan DPKA juga telah disampaikan Edi Yandra kepada Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Aceh saat beraudiensi dengan Kadis DPKA, Selasa (23/2/2021) pagi.

“Ya, mitra kita perlu diberi tahu lebih awal bahwa nomenklatur dinas ini bukan lagi Arpus, melainkan DPKA,” kata Edi.

Bahkan, menurutnya, apabila ada undangan dari Pemerintah Aceh dan jajarannya ke dinas tersebut kini tidak lagi ditulis Dinas Arpus Aceh, melainkan singkatan resminya, yakni DPKA.

Edi juga mengingatkan publik agar tak perlu ragu karena masih mengira bahwa selama ini DPKA merupakan singkatan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh. “ Itu dulu.

Tapi belakang ini dinas tersebut sudah berubah menjadi badan (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh), sehingga singkatannya pun berubah menjadi BPKA, bukan lagi DPKA,” terang Edi.

Dukung program IPI

Saat Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) beraudiensi dengan Kadis DPKA, Selasa pagi, Edi Yandra menyatakan pihaknya siap bermitra dengan IPI dan akan mendukung program-program strategis IPI Aceh sepanjang regulasi memungkinkannya.

DPKA juga mendukung rencana pelantikan Pengurus Daerah IPI Aceh pada 16 Maret mendatang di bawah kepemimpinan ketua yang baru terpilih, yakni Nazaruddin Musa MLIS, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry.

Edi Yandra juga menyatakan bahwa gedung baru DPKA di kawasan Lamnyong akan bisa dimanfaatkan tahun ini sebanyak dua lantai.

Dua lantai lagi akan rampung pada tahun 2022, mengingat proyek tersebut merupakan proyek multiyears. Kelak, jika lantai tiganya sudah rampung, di sana akan dijadikan pusat kegiatan komunitas literasi.

“Semoga IPI dan komunitas literasi lainnya dapat berperan bersama DPKA meningkatkan kualitas literasi di Aceh,” kata Edi Yandra.

Mantan kepala Dinas Pertanahan Aceh ini menambahkan,”Kalau kita sudah terjun ke dalam dinas ini ternyata banyak sekali kegiatan yang dapat kita lakukan untuk melayani masyarakat, terutama generasi penerus.

Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini bisa membawa dinas ini lebih muncul perannya di tengah masyarakat, dan itu tentunya tidak terlepas dari saran dan masukan para mitra dan steakholders lainnya.” (**)