NOA | Banda Aceh - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Migas Aceh Utara yang terdiri 43 Ormas yang berada di Aceh Utara melakukan Aksi selepas audensi dengan PT PEMA menuai jalan buntu atas tuntutan untuk melibatkan Aceh Utara dalam pengelolaan migas Blok B.
Aksi Ormas berlangsung dengan menerapkan Prokes dan penjagaan pihak kepolisian dihalaman kantor BPMA, Senin (3/5/2021).
43 Ormas dalam Koalisi Migas Menuntut agar Melibatkan Perusahaan Daerah untuk diikutsertakan dalam pengelolaan Blok B, dalam hal ini Koalisi Migas meminta 3 poin.
1. Meminta kepada Gubernur untuk menggandeng BUMD Aceh Utara dalam hal pengelolaan Blok B.
2. Menolak Kehadiran PT PEMA dan Mitra kerjanya di lokasi Aceh Utara.
3. Menagih janji Bapak Direktur PT PEMA untuk melibatkan BUMD dalam pengelolaan Blok B.
Muktaruddin selaku Koordinator Koalisi Migas dalam pernyataanya menuturkan "kami sudah berulang kali lakukan audensi sampai saat ini BUMD daerah tidak dilibatkan, janji usai peralihan PD menjadi PT akan di amandemenkan pendirian Perusahaan Pengelolaan Blok B dengan PT PEMA Global Energi" Tuturnya
"Disaat audensi diruang rapat PT PEMA, indra selaku manajer dan Hasbalah selaku Direksi tak bisa merealisasikan ke 3 poin tersebut, kami langsung walkout dari ruang, buat apa kita mendengarkan retorika mereka" Pungkasnya
Di tempat yang sama Direksi PT PEMA, Hasbalah mengatakan kepada Koalisi Migas bahwa mereka tidak bisa mengambil keputusan " Kami tidak bisa mengambil keputusan, yang bisa menentukan itu pemilik saham yaitu Gubernur Aceh," Pungkasnya.
" Kami tunggu hasil sebelum tanggal 17 mai 2021, apabila tak melibatkan BUMD Aceh utara, kami akan meyambut kehadiran PT PEMA di Tanah kami" dengan nada sindiran dari Koalisi Migas Aceh Utara. ( *)
