Seminar ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 dengan menghadirkan Wakil Presiden RI sebagai Keynote Speaker. Diikuti dari Aula Bangsal Garuda Kemenkumham Aceh, hadir dalam kegiatan ini Kadiv Administrasi (Rakhmat Renaldy), Kadiv Keimigrasian (Sjachril), dan sejumlah pejabat struktural lainnya.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan.
“Tujuannya untuk menghadirkan layanan publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna, di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” kata Yasonna.
Selanjutnya, dalam seminar yang mengangkat tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” tersebut, Yasonna mengungkapkan bahwa Kemenkumham mengambil peran penting dan strategis dengan menjadi salah satu anggota tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) untuk menstimulus UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.
Kementerian Hukum dan HAM juga mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui pembenahan regulasi, diantaranya UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading accross border), dan penyederhanaan proses perizinan.
“Ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta menjadi dorongan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Adapun yang menjadi pembicara dalam kegiatan ini ialah Sekjen Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Kekayaan Intelektual, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kepala BPHN, Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dirjen Hak Asasi Manusia, akademisi Universitas Indonesia, praktisi kesehatan, Jubir Pemerintah Penanganan Covid 19, Pelaku Ekonomi Digital, dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tutupnya.
.jpeg)
