Iklan

Ini Persyaratan Cara Mendapatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Pemerintah Aceh,

12/02/21, 11:35 WIB Last Updated 2021-12-02T04:35:37Z


BANDA ACEH - Berikut adalah syarat-syarat dan cara mendapatkan pembebasan atau pemutihan pajak kendaraan dari Pemerintah Aceh.


Seperti diketahui, Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT kembali mengadakan program pemutihan bagi masyarakat Aceh.


Program pemutihan ini sudah berlangsung sejak kemarin, Selasa (30/11/2021) dan akan berlaku hingga 31 Maret 2022 mendatang.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Azhari SE MSi mengatakan, program pemutihan ini merupakan kebijakan yang diambil Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT untuk meringankan beban keuangan masyarakat


Kebijakan itu diambil gubernur untuk membantu masyarakat, mengingat sampai akhir tahun ini dan awal tahun depan, kondisi porekonomian masyarakat belum begitu baik, imbas dan dampak dari pandemi Covid 19,” ungkap Azhari kepada Serambinews.com, Senin (29/11/2021).


Kepala UPTD Kantor Samsat Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal saat diminta tanggapannya juga menyambut baik kebijakan yang diadakan oleh Gubernur Aceh.


Selama ada kebijakan pemutihan ini yang berlaku sampai 31 Maret 2022 mendatang, pembayarannya jadi nol persen,” ujar Rizal.

Sementara untuk pajak progresif PKB kendaraan pertama, besarnya 1,5 persen.

Lalu kendaraan kepemilikan kedua ditambah 0,5 persen, sehingga total menjadi 2 persen.

"Jika kebijakan pemutihan ini tidak dibuat gubernur melalui Pergub Nomor 47 tahun 2021 itu, masyarakat yang menunggak pajak kenderaan bermotornya, akan dibebani pembayaran denda PKB bagi yang terlambat membayar PKB dan yang telah menunggak, bersama pajak progresifnya,"


Nilai denda PKB dan pajak progresif itu, kalau sudah tahunan, menjadi besar," ujar Rizal.


Aturan mengenai masa pemutihan pajak bermotor ini tertuang dalam Pergub Nomor 47 tahun 2021 pada pasal 5 ayat 1.

Mengutip info grafis yang diunggah oleh Samsat Kota Lhokseumawe di akun Instagramnya, @samsat_kotalhokseumawe, ada beberapa jenis keringanan pajak yang diberi Pemerintah Aceh pada masa pemutihan kali ini.


Kriteria keringanan pembebasan denda PKB yang diberikan yaitu:


Bagi Wajib Pajak (WP) yang telat melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya, di masa pemutihan ini akan dibebaskan dari denda keterlambatan.

- Bagi WP yang menunggak pajak lebih dari 5 tahun, cukup membayar pokok pajak sebanyak 4 tahun saja tanpa dikenakan dendanya.

2. Pembebasan Bea Balik Nama (BBNKB)

Pemerintah Aceh juga memberikan pembebasan BBNKB pada masa pemutihan kali ini.


Keringanan ini berlaku bagi WP yang ingin melakukan balik nama kendaraan bermotor atas pembelian bekas/seken, hibah atau waris, hingga mutasi dari dalam atau luar provinsi Aceh.


. Pembebasan Pajak Progresif

Jenis keringanan lain yang diberikan oleh Pemerintah Aceh di program pemutihan kali ini yaitu pembebasan pajak progresif.

Selama program pemutihan ini berjalan, masyarakat atau WP bisa mendapat pembebasan pengenaan pajak progresif kendaraannya yang telah jatuh tempo atau memiliki tunggakan pajak.

Namun keringanan ini hanya berlaku bagi WP dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang punya lebih dari satu kendaraan.


Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat program ini, bisa langsung mendatangi kantor Samsat terdekat.

Untuk syarat dan kelengkapan dokumen yang harus dibawa antara lain seperti dikutip dari Instagram @samsat_kotalhokseumawe berikut.

1. Perpanjangan pajak tahunan

Bagi WP yang ingin melakukan perpanjangan pajak tahunan harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan:


TNK dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) asli

- KTP asli (sesuai dengan nama yang tertera di STNK), dan

- nomor HP.

2. Perpanjangan STNK

Bagi WP yang ingin melakukan perpanjangan STNK juga harus mengisi formulir permohonan dan melampirkan:


STNK dan TBPKP asli

- KTP asli (sesuai dengan nama yang tertera di STNK)

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli

- hasil cek fisik ranmor, dan

- nomor HP.

3. Mutasi masuk dari luar dan dalam provinsi

Bagi WP yang ingin melakukan mutasi kepemilikan kendaraan dari luar dan dalam provinsi harus mengisi formulis permohonan.

WP juga harus melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai informasi tambahan, relaksasi yang diberikan pada program ini hanya berlaku untuk pajak PKB dan BBNKB 2.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas STNK, TNKB, BPKB dan lain-lain tetap dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai program pemutihan dari Pemerintah Aceh, silahkan kunjungi kantor Samsat terdekat

(Sumber Berita Serambi News) 

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Ini Persyaratan Cara Mendapatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Pemerintah Aceh,

Terkini