Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham Aceh, Mahyadi pada saat kunjungan kerja ke Lapas Kelas III Lhoknga dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Jumat (10/12/2021).
Pada kesempatan ini, Mahyadi menyampaikan, Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan good governance melalui pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas dengan kinerja tinggi. Sehingga, hal paling fundamental yang harus dilakukan ialah dengan membuka dan menyediakan akses keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta keterlibatan seluruh pegawai dengan melibatkan stakeholders,” ujarnya.
Sebelumnya, Mahyadi juga mengunjungi Lapas Kelas IIB Jantho. Pada kesempatan tersebut dirinya juga menyampaikan hal yang sama. Besar harapannya agar Lapas Kelas IIB Jantho melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Segala bentuk pelayanan harus diberikan secara optimal dengan menghilangkan pungutan liar dan bentuk gratifikasi lainnya.
"Selain harus memastikan pelayanan berjalan dengan baik, hindari pungli dan semacamnya. Yang utama perhatikan gizi dan kesehatan WBP," pungkas Mahyadi.
Selain itu, diakhir kunjungan kerja Mahyadi juga menyempatkan diri untuk meninjau blok hunian dan dapur umum. Ia mengecek langsung daftar menu makanan dan kebersihan dapur. Pada kesempatan itu dirinya juga sempat berbincang dengan salah satu WBP dan mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan.
.jpeg)
