Pada tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh telah mengajukan 235 permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh. Saat penyerahan tersebut, Arafah, perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh mengatakan pihaknya menyerahkan 61 permohonan pada hari ini. Menurutnya, apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari upaya dalam melindungi dan memberdayakan perekonomian masyarakat melalui kekayaan intelektual.
“Sebanyak 235 permohonan telah kita ajukan pada tahun ini, di tahap akhir ini kita menyerahkan sebanyak 61 permohonan. Saya pikir ini merupakan bentuk Kerjasama yang baik dalam membangun Aceh,” pungkasnya.
Sementara itu, Reza Nazriandi, perwakilan dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Aceh menjelaskan, berbagai kerja sama yang meliputi pelaksanaan pelayanan kekayaan intelektual, penyediaan layanan konsultasi hak kekayaan intelektual, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kekayaan intelektual merupakan bentuk konkret kerjasama yang telah dibangun dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
“Ini tidak berbicara soal kuantitas, namun yang harus kita garis bawahi adalah kesadaran dan pemahaman terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual. Dan tentunya Kanwil Kemenkumham Aceh akan bersedia mendampingi dan mengakomodir terkait dengan pendaftaran kekayaan intelektual,” ujarnya.
.jpeg)
