Banda Aceh - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengapresiasi ulama Aceh sebagai mitra kritis dari pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai program pembangunan, baik di bidang pendidikan Islam, sosial kemasyarakatan, bidang politik maupun di bidang-bidang lainnya.
Demikian disampaikan Gubernur Aceh Nova dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Musyawarah Besar Ulama Aceh Tahun 2022, di kompleks Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin (7/3/2022) malam. “Selama ini, para ulama Aceh telah membangun kerja sama dengan umara sebagai mitra kritis untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Pertemuan ini sangat berarti bagi kami sebagai umara, mengingat hubungan dan komunikasi yang baik antara ulama dan umara akan menentukan keberlangsungan pembangunan,” katanya.
Nova menambahkan, dalam konteks masyarakat Aceh, keharmonisan dan kebersamaan ulama dan umara akan menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat berdasarkan syariat Islam, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang di Aceh. Peran ulama menjadi semakin strategis karena masyarakat Aceh dikenal sangat religius. Dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Aceh memiliki hak untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah yang meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
Kehadiran ulama memiliki peran strategis dalam mencerdaskan dan membimbing umat. “Dalam dunia semodern apa pun, peran ulama tidak akan pernah tergantikan. Itu sebabnya, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama secara tegas menempatkan posisi ulama pada kedudukan yang sangat terhormat,” ujar Nova.
Qanun Nomor 2 tahun 2019 menegaskan bahwa MPU adalah wadah berhimpunnya para ulama di Aceh, mempunyai fungsi dan kewenangan yang sangat penting, yaitu: memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
Menurut Nova, tantangan ulama ke depan adalah mempersiapkan dan mendidik generasi muslim yang siap mengemban risalah Islam, sebagai sebuah konsep dalam pikiran, keyakinan yang meresap di dalam hati, disertai pengabdian yang tulus kepada Allah SWT.
Dalam sambutannya, Gubernur juga menyampaikan optimismenya, bahwa Mubes Ulama Aceh Tahun 2022 ini, bukan semata sukses memilih Ketua MPU Aceh untuk masa bakti 2022-2027, tetapi juga menghasilkan rumusan Taushiyah Musyawarah Besar Ulama Aceh, untuk mendukung secara maksimal peningkatan eksistensi peran ulama dalam pembangunan daerah, dan memperkuat pelaksanaan Syariat Islam menuju Aceh bermartabat.
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa demi melindungi masyarakat, dirinya acapkali meminta Fatwa dan Taushiyah MPU. “Sebagai daerah asimetris, saya selalu meminta pendapat ulama terhadap sejumlah kebijakan yang akan diambil Pemerintah Aceh. Pada akhir 2018, saya sempat tidak mengizinkan vaksin rubela sebelum ada fatwa atau minimal Taushiyah MPU Aceh. Selain itu, kami juga sudah meminta MPU untuk menerbitkan fatwa haram terhadap PUBG,” jelas Nova.
Gubernur menyayangkan hingga hari ini masih banyak generasi muda Aceh memainkan PUBG di warkop-warkop. “Daya rusak permainan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami berharap hal ini turut menjadi perhatian MPU pada Mubes kali ini.”
“Jangan ragukan dukungan Pemerintah Aceh terhadap MPU. 100 persen, Pemerintah Aceh percaya dan bersama masyarakat akan selalu mendukung dan menaati Taushiyah dan Fatwa yang diterbitkan oleh MPU,” sambung Gubernur Aceh.
Ketua MPU Aceh, Tgk Faisal Ali, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang terjalin baik selama ini. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Aceh atas kemitraan yang dibangun selama kepengurusan MPU Aceh kali ini,” ujar ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia KH Noor Achmad, dalam sambutannya menyampaikan rasa hormat menjadi bagian dari Musyawarah Besar MPU Aceh yang berlangsung sampai 10 Maret 2022.***
.jpeg)
