Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA memberi kritikan pedas terhadap Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf alias Mualem yang meminta ketua DPRA yang baru Saiful Bahri alias Pon Yahya mempertahankan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
Menurut MTA, penyataan Mualem tersebut seakan-akan pemberhentian JKA ini merupakan sikap sepihak dari Pemerintah Aceh, padahal sikap bersama Pemerintah Aceh bersama DPRA saat proses pembahasan APBA 2022 dengan tujuan mengevaluasi kepesertaaan JKA dan JKN yang diduga tumpang tindih.
"Mualem tidak perlu susah-susah jika memang untuk mempertahankan JKA, apalagi dengan adanya Ketua baru tentu dengan semangat baru," kata MTA menanggapi Mualem, Kamis (16/3/2022).
Menurut MTA, Mualem cukup perintahkan saja Ketua DPRA baru yang juga merangkap sebagai Ketua Banggar DPRA untuk mengembalikan Rp 900 miliar anggaran JKA yang dialihkan untuk program pokir.
"Ini lebih strategis ketimbang membangun politik standard ganda.
Memerintahkan dewan menghentikan evaluasi JKA, itu lebih bijak," ungkap MTA.
Standard ganda yang dimaksud MTA karena satu sisi anggota Banggar didominasi anggota DPRA dari PA, termasuk ketua Banggar.
Rasionalisasi anggaran yang berujung penghentian JKA diputuskan bersama Banggar dan TAPA.
Namun di luar itu, Mualem selaku Ketua Umum DPA PA malah meminta Ketua DPRA yang baru, Pon Yahya dan semua anggota DPRA dari PA untuk mempertahankan kelanjutan program JKA.
"Ketika eksekutif dengan itikad baik sepakat terima sebagai alasan evaluasi JKA oleh sikap partai dia (PA) di legislatif, sekarang (Mualem) muncul yang mau mencitrakan diri sebagai pahlawan," ujar MTA.
"Mualem sendiri harus tahu bahwa Ketua DPRA dan Banggar itu adalah Partai Aceh.
Atau jangan-jangan Dahlan Jamaluddin diberhentikan dari Ketua DPRA disebabkan karena ngotot hentikan JKA? Ini menarik," tambah dia.
Tapi, apabila pernyataan Mualem tersebut hasil improvisasi Juru Bicara Partai Aceh, Nurzahri tanpa koordinasi dengan anggota DPRA dari PA, MTA mengaku sangat menyayangkannya.
Pada prinsipnya, kata MTA, Pemerintah Aceh menghargai kerja-kerja DPRA, dimana DPRA saat pembahasan APBA 2022 menolak usulan anggaran JKA Rp 1,2 triliun karena masih perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan JKA.
Saat itu, Banggar kemudian hanya menganggarkan anggaran JKA untuk 4 bulan dimana biaya JKA hanya cukup sampai akhir Maret 2022 dan satu bulan untuk membayar utang tahun lalu.
"Walau demikian, saat ini prinsip kami selalu konsisten kepada upaya DPRA dalam melakukan evaluasi JKA agar tidak terus berpolemik.
Kita tunggu saja hasil kerja DPRA itu," ucap MTA.
"Jika sekarang mau tinggalkan Pemerintah Aceh sendiri atas kegaduhan ini, dipersilakan, kami akan lakukan yang terbaik untuk rakyat.
Kami akan fokus menjalankan kesepahaman evaluasi yang telah dilakukan oleh Banggar DPRA," ungkap MTA.***
.jpeg)
