Banda Aceh - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Aceh, Fuadri S.Si.,M.Si, mengatakan perdamaian Aceh sudah berjalan 17 tahun, sangat disayangkan butir-butir nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) belum terealisasi dengan maksimal.
"Jelas ini menjadi tugas Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk dapat mewujudkannya secara bertahap. Masih ada ribuan korban konflik yang belum mendapatkan sentuhan," kata Fuadri, Selasa (16/08/2022).
Menurut Fuadri, korban konflik sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah. Sehingga masa depan anak-anak korban konflik dan ekonomi-nya akan lebih baik.
Untuk itu, kata Fuadri, pemerintah harus mengalokasikan anggaran penanganan khusus terhadap korban konflik di Aceh. Mereka harus diberikan lahan perkebunan dan fasilitas lain yang dapat menunjang perekonomian.
Di sisi lain, Fuadri juga menyinggung tentang revisi UUPA. Menurut dia, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh harus bersinergi dan melibatkan berbagai pihak dalam merancang UUPA. Dimana nantinya apa yang ingin dicapai dapat terwujud.
“Yang kira-kira apa hal yang subtansi pantas dan layak untuk diajukan dalam proses revisi UUPA dimasa akan datang," ujar Fuadri.
Fuadri juga berharap, UUPA dapat memberikan solusi yang permanen untuk perdamaian serta kesejahteraan rakyat Aceh. Sehingga menjadi sebuah momentum bagi Pemerintah Pusat. Bisa mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh terhadap Pemerintah Pusat.
"Sebab, Aceh merupakan daerah yang memang menjadi penentu lahirnya kemerdakaan Indonesia 77 tahun lalu," ujar Fuadri.
"Perdamaian Aceh sudah berjalan 17 tahun dan berjalan baik, suasana cukup kondusif, kondisi ini tentunya harus dirawat dan dijaga," tutup Fuadri.
.jpeg)
