Banda Aceh – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi 71 penjabat (Pj.) kepala daerah yang telah dilantik dan jatuh tempo masa evaluasinya. Adapun evaluasi pj kepala daerah ini dilakukan per tiga bulan sekali atau per triwulan.
Hasilnya, dari total penilaian sebesar 28 poin yang ditentukan oleh Kemendagri, Penjabat Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq berhasil meraih skor 23 poin atau setara dengan nilai 82,1 persen.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung secara virtual dan dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian, Selasa, 20 Desember 2022.
Dalam pengarahan Mendagri, ada tiga aspek utama penilaian penjabat kepala daerah, yakni di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. “Saya doakan semua dapat bekerja dengan baik ke depan.”
“Manfaatkan wewenang yang ada agar bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik di daerah masing-masing,” ujar Mendagri menutup arahannya kepada seluruh penjabat kepala daerah.
Sementara itu, Bakri Siddiq yang mengikuti acara secara daring di pendopo, mengucapkan terima kasih atas penilaian yang diberikan. “Tentunya ini tidak terlepas dari arahan pemerintah pusat terutama Pak Mendagri selama ini,” katanya.
Kepada seluruh jajaran di Pemko Banda Aceh mulai pejabat hingga staf, ia turut menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kerja cerdas selama lima bulan terakhir. “Terutama juga atas dukungan masyarakat dan masukan konstruktif dari segenap elemen kota.”
Atas penilaian positif yang diberikan kepadanya, Bakri Siddiq tak lantas jemawa. “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan di Banda Aceh yang merupakan etalase dan cerminan Aceh secara keseluruhan. Insyaallah, penilaian ini akan menjadi pelecut semangat kami untuk terus mengerahkan daya upaya terbaik bagi kota ini,” ujarnya.
Berdasarkan rilis Kemendagri, dalam bidang pemerintahan pj kepala daerah terbaik dinilai dari keberhasilannya melakukan perubahan terhadap pelayanan publik sehingga menjadi lebih baik. Kemudian, juga memiliki komitmen tinggi dan memberikan dukungan penuh demi kesuksesan Pemilu serentak 2024.
Dalam bidang pembangunan, pj kepala daerah dituntut mumpuni dalam tata kelola keuangan daerah dan mampu merealisasikan anggaran secara optimal. Bukan hanya itu, seorang penjabat kepala daerah juga harus cakap dalam melakukan berbagai upaya konkret pengendalian inflasi daerah.
Sementara dalam bidang kemasyarakatan, pj gubernur maupun pj bupati/pj wali kota dinilai sukses jika bisa menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Hal lainnya, semua pengaduan dari masyarakat juga mesti ditindaklajuti dengan cepat, tepat, dan efisien.
.jpeg)
