Banda Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Aceh, M Jafar, membuka Rapat Konsultasi (Rakon) Tim Penggerak PKK Aceh, dalam rangka merumuskan program kerja tahun 2023, di Anjong Mon Mata, Selasa 14 Februari 2023.
Jafar mengatakan, Pemerintah Aceh sangat mendukung eksistensi PKK, karena organisasi tersebut selama ini dinilai aktif mendukung kesejahteraan masyarakat. Dukungan itu melalui berbagai gerakan, mulai dari pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan obat, pengembangan PAUD, penyuluhan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Bahkan, kata Jafar, sasaran yang hendak dicapai PKK Aceh, mulai dari menangani masalah stunting, mendukung penguatan ekonomi masyarakat, pencegahan penggunaan obat terlarang di tingkat keluarga, hingga kampanye pencegahan kekerasan pada anak dan isu lingkungan.
Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan Aceh sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026. “Semua program itu sangat sejalan dengan tujuan pembangunan Aceh, sebagaimana tercantum di dalam RPA tahun 2023-2026. Saya berharap, seluruh kader PKK bisa mempersiapkan diri menjalankan kegiatan itu, agar cita-cita pembangunan Aceh dapat tercapai. Jika Kader PKK bergerak cepat dan aktif, Insya Allah hasilnya pasti lebih baik,” kata Jafar.
Ia mengungkapkan, hasil kerja PKK bersama dengan unsur lainnya telah dapat dirasakan saat ini, seperti menurunnya angka stunting di Aceh dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, angka stunting di Aceh mencapai 37,9 persen lalu turun menjadi 33,2 persen pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 31,2 persen di tahun 2022. Artinya, terjadi penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Namun saya ingatkan lagi, kasus ini masih cukup tinggi, sebab secara nasional, angka stunting di negara kita sudah 24,4 persen. Maka itu perlu peran yang lebih aktif dari semua pihak, termasuk kader PKK Aceh untuk menekan kasus stunting ini agar dalam dua tahun ke depan angkanya berada di bawah 25 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, dalam kesempatan yang sama menyebutkan, ada sejumlah isu wajib yang akan dibahas dalam Rakon tahun 2023, diantara, kasus kekerasan pada anak dan pernikahan dini yang tinggi, kasus penyalahgunaan narkoba, stunting, penguatan ekonomi keluarga, pemanfaatan teknologi industri, serta masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.
Untuk menyikapi isu tersebut, kata Ayu, tentu TP PKK Aceh tidak bisa bekerja sendiri, tapi perlu kerja kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya di kalangan pengurus PKK saja, tapi juga dengan tokoh masyarakat, ulama dan utamanya tentu dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Agar program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Ayu menginginkan melalui jaringan kader PKK Aceh yang hadir hingga tingkat gampong, hendaknya dapat memacu sistem kerja yang terbaik untuk dapat menyukseskan semua program kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan PKK sebagai mitra Pemerintah Aceh. “Kami paham bahwa kemampuan Tim Penggerak PKK Aceh cukup terbatas untuk dapat menyukseskan semua, tapi Insya Allah, kami yakin program tersebut dapat berjalan di tingkat keluarga,” ungkapnya.
Sebab itu ia meminta, untuk memperkuat koordinasi program di lapangan, pada Rakon kali ini, seluruh jajaran Tim Penggerak PKK se-Aceh dapat memberikan masukan dan melakukan koordinasi yang menyeluruh, guna dapat merumuskan program yang benar-benar efektif untuk dijalankan bersama.
.jpeg)
