Banda Aceh - Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh bersama BPKP melakukan Pengawasan dan evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota dan saat ini lokus yang diambil adalah kota Subulussalam, dimana kota Subulussalam merupakan tertinggi angka persentase Stunting di provinsi Aceh.
Dalam pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut Perwakilan BPKP menurunkan 2 tim dari koordinator pengawasan Bidang Instansi pemerintah pusat yang diketuai oleh Muaz Fauzi SE.MM dan koordinator pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Junaidi.SE, Subussalam 10/04/2023
Pengawasan tersebut selain di kabupaten/kota juga dilaksanakan sampai ke desa dan telah ditetapkan 3 desa yang menjadi sampling pada kegiatan tersebut.
Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh turut mendampingi dengan menugaskan Fenny Silfia Putri SE.,M.Si selaku Pokja pengawasan, Nita Afrida,SE selaku Pokja Keuangan dan BMN beserta Tim.
Sebelum turun kelapangan dilaksanakan Entry meeting yang pelaksanaannya di Aula Bappeda kota Subussalam dan dihadiri Koordinator pengawasan Instansi pemerintah pusat Muaz Fauzi, Wakil Walikota Subulussalam Salmaza selaku ketua TPPS kota Subulussalam, Kepala DP3AKB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda dan para kepala OPD terkait lainnya.
Selaku koordinator Muaz Fauzi menjelaskan kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat ketepatan konvergensi kebijakan percepatan penurunan Stunting, kebijakan antar lembaga terkait, implementasi PPS melalui intervensi spesifik dan sensitif, menganalisa efektivitas program dalam Percepatan penurunan Stunting, menganalisis hambatan serta merekomendasikan permasalahan di kota Subulussalam baik di pemerintah kota maupun di desa dan diperkirakan akan memakan waktu hingga 20 hari kedepan.
Sementara Wakil Walikota subussalam dalam sambutannya merasa senang karena dapat bimbingan langsung dari BPKP dan ada kebanggaan tersendiri atas kehadiran tim BPKP provinsi Aceh ke kota Subulussalam dimana dapat melihat secara langsung apa yang sudah kami dilakukan dan apa yang belum dilakukan.
Dengan dievaluasi nantinya kami tahu bagaimana yang harus dilaksanakan ungkap Salmaza, lebih lanjut ia berharap BPKP dapat memberikan arahan serta masukan nantinya apa yang akan dilakukan kedepan sehingga Stunting di kota Subulussalam bisa turun.
"Kami selaku TPPS kota Subulussalam sudah bekerja dalam upaya percepatan penurunan Stunting, namun kami berharap dengan adanya tim BPKP dapat memastikan apa yang kami lakukan sudah sesuai, dan nantinya rekomendasi tersebut dapat kami gunakan untuk menyusun rencana program dengan tujuan penurunan Stunting," ungkap Salmaza.
Koordinator pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP perwakilan Aceh Jumadi SE menjelaskan tim yang turun ke 3 desa sampling yang sudah ditentukan yaitu di desa Lae Utang, Lae Motong dan desa Dasan Raja yaitu untuk melihat dan menganalisis keselarasan percepatan penurunan Stunting daerah dan desa, melihat pemahaman dan mengimplementasikan kebijakan didesa serta efektifitas program dalam penurunan prevalensi Stunting didesa, sampling dilakukan terhadap 45 orang di masing-masing desa terdiri dari Catin, Remaja, Bumil, Busui dan Balita.(Ril).
.jpeg)
