Singkil - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Drs. Sahidal Kastri, M.Pd mengatakan target percepatan penurunan stunting ada 2, yang pertama intervensi spesifik dimana ada 9 indikator, kedua berupa peran ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah, minimal kalau ini sudah berjalan maka stunting akan cepat diturunkan.
"Makanya disini perlu peran kita bersama dalam percepatan penurunan stunting dan BKKBN mengharuskan setiap daerah membentuk BAAS,".
Demikian diungkapkan Drs. Sahidal Kastri, M.Pd dalam sambutan dan arahan saat membuka kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting pada 12 Provinsi Prioritas dalam (Forum Rapat Koordinasi Teknis) di Kabupaten Aceh Singkil yang berlangsung sehari penuh, Rabu, (24 /5/ 2023) mulai pukul 08.30 WIB hingga sore di Aula Hotel Alviya Kabupaten Aceh Singkil.
Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Hj Rumadan SH, perwakilan Bapeda Kabupaten Aceh Singkil hadir juga dari perwakilan BKKBN Aceh Kapok Koordinasi PPS Aceh Ihya SE.MM Kapok Perencanaan Dini Ramadini S.Sos dan Manajer Data dan program Satgas PPS Provinsi Aceh, adapun peserta dari kegiatan tersebut seluruh anggota TPPS dan mitra terkait se-kabupaten Aceh Singkil.
Menurut Sahidal ,yang pertama yang dicek oleh BPKP berapa persen ibu hamil energi kronik tahun 2024 sampai 90%, kedua berapa persen ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah minimal apakah sudah berjalan
Diingatkan Kaper BKKBN perlu
dicek juga persentase remaja putri yang mengonsumi ttd, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan asi esklusif, anak usia 6-23 bulan yg mendapatkan pendampingan.
"Ketika 6 bulan tidak diberikan ASI yang bagus dapat mengakibatkan juga stunting",kata Sahidal Kastri.
Dihadapan para kepala OPD, mitra terkait dan peserta selaku anggota TPPS , Sahidal kembali mengingatkan,
"Kita tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang laur biasa besarnya yang kita hadapi saat ini", ujarnya.
Menurut data SSGI Tahun 2022 kemarin, lanjut dia, kita hanya bisa menurunkan 2% prevalensi stunting di Aceh.
Dimana pada tahun 2021 menunjukkan 33,2 dan tahun 2022 menjadi 31,2 sedangkan arahan bapak presiden yang termasuk dalam pilpres 72 tahun 2021 agar kita secara nasional bisa menurunkan angka 14% tahun 2024 akhir.
Bayangkan, tambah Sahidal ,sekarang mau masuk semester 2 tahun 2023 artinya ada 3 semester lagi. Dari 31,2 harus bisa turun menjadi 14%.
" Ini adalah tugas yang berat.Makanya disini perlu peran kita bersama agar target 14 persen akan tercapai", tegas Sahidal.
Sementara Ketua Pokja Koordinasi PPS mengatakan Salah satu kegiatan prioritas BKKBN tahun 2023 adalah Program Percepatan Penurunan Stunting, dengan berfokus pada Penyediaan data keluarga beresiko stunting, Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pendampingan semua calon pengantin dan calon Pasangan Usia Subur (PUS), Surveilans keluarga berisiko stunting dan Audit kasus stunting.
Dalam rangka mendukung hal tersebut untuk itu diperlukan dukungan anggaran Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting di 12 Provinsi, Salah satunya adalah Provinsi Aceh, sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Ujar Ihya
Melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan Penurunan Stunting (Forum Rapat Koordinasi Teknis) di Provinsi Aceh diharapkan Satgas Percepatan Penurunan Stunting dapat mengawal terkait kegiatan- kegiatan antara lain kegiatan verifikasi dan validasi keluarga sasaran konvergensi di 23 Kabupaten/Kota.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja TPPS tingkat kabupaten/kota dan Satgas PPS dalam mengupayakan konvergensi program percepatan penurunan stunting serta penyediaan satu data stunting di Provinsi Aceh.
Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut Ibu Hj.Rumadhan Kadis DP3AKB Aceh Singkil, Rahmad Manajer data dan Asmawati Ahmad Manajer program Satgas PPS Aceh dan Perwakilan dari Bapeda Kabupaten Aceh Singkil. (Red).
.jpeg)
