 |
Koordinator KBMA Nusantara, Mudasir |
NOA l Banda Aceh - Koalisi Barisan Muda Aceh (KBMA) Nusantara menanggapi soal kerumunan besar yang menyambut Presiden Joko Widodo di Kota Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini menjadi sorotan.
Koordinator KBMA Nusantara, Mudasir menilai video yang viral belakangan ini di media sosial terlihat kerumunan warga yang antusias ketika menyambut Presiden Jokowi.
"Bahkan video yang banyak beredar di media sosial terlihat dalam kerumunan melanggar protokol Kesehatan. Tidak adanya penindakan pelanggaran prokes Covid-19 kerumunan dan prokes yang terjadi ketika penyambutan Presiden Jokowi tersebut," kata Mudasir.
Terkait hal tersebut, KBMA Nusantara mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menegakkan hukum secara tegas atas terjadinya kerumunan saat Presiden jokowi melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Secara langsung atau tidak langsung, pak Jokowi telah melanggar protokol kesehatan dan menyalahi apa yang selama ini dikampanyekan sendiri oleh dirinya," kata Mudasir.
Lebih lanjut, KBMA Nusantara menilai penegakkan aturan protokol kesehatan terhadap adanya kerumunan hanya berlaku bagi orang-orang yang beroposisi dengan pemerintah.
"Kita menilai apa yang terjadi saat ini sama dengannya seperti kasus Rizieq Shihab disaat ia mengadakan kegiatan di daerah Megamendung, Kabupaten Bogor, di mana ia berada di mobil dan disambut ribuan pendukungnya," jelas Mudasir.
Adapun acaranya, lanjut Mudasir, di Petamburan, Jakarta Pusat juga dihadiri ribuan orang. "Sayangnya, di sini polisi menjeratnya dengan melanggar protokol kesehatan Covid-19. HRS pun kini ditetapkan sebagai tersangka dan dipenjara di rumah tahanan (rutan) Bareskrim Polri," paparnya.
Pada kesempatan itu, Mudasir juga menilai tidak adanya kesamaan hukum dalam penegakkan prokes.
"Semakin kesini masyarakat akan semakin tidak mematuhi aturan prokes karena mendapat contoh dari pemimpinnya yang memang tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan itu sendiri," ungkap Mudasir.
Terakhir, Mudasir menambahkan, pihaknya meminta Kapolri agar betul-betul tegakkan hukum sedail-adilnya jangan pandang bulu dan hukum tidak hanya tajam kebawah.
"Seperti yang disampaikan oleh bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. bahwasanya proses penegakan hukum tidak boleh lagi bersifat tajam ke bawah, maka dari itu kami dari KBMA Nusantara minta komitmen pak Kapolri apa yang telah disampaikan untuk di terapkan," tutup Mudasir yang juga kader HMI itu.(AB).
.jpeg)
