 |
| Ronny Hariyanto |
NOA | Aceh Timur - Aktivis Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny Hariyanto, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, transparan soal update jumlah angka kemiskinan di Aceh Timur, dan solusi yang ditempuh untuk mengatasinya selama ini.
"Kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi kemiskinan di Aceh Timur, agar pemerintah jangan sampai lalai, dan kita mau tahu berapa angka kemiskinan sebenarnya versi pemerintah, jumlahnya naik atau turun, dan bagaimana strategi pemerintah Aceh Timur mengatasinya selama ini, jadi kita tahu yang sebenarnya," kata Ronny, Rabu 24 Febuari 2021.
Eks Ketua Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu mengaku mempertanyakan hal tersebut agar ada bahan evaluasi dan pemerintah kabupaten tetap fokus mengatasi kemiskinan, juga agar jadi bahan perhatian bagi masyarakat luas terkait kondisi akhir problem kemiskinan di Aceh Timur, ditambah lagi dengan semakin dekatnya akhir masa jabatan Bupati Aceh Timur, H. Hasbalah M.Thaib, SH (Rocky).
"Itu kan harus diketahui publik luas terkait kondisi sebenarnya, dan tentunya sudah ada bahan evaluasi Pemkab. tapi kita kan ingin tahu bagaimana cara yang sudah mereka lakukan dan juga akan mereka lakukan kedepannya untuk mengatasi problem kemiskinan tersebut, bantuan kan banyak turun dari pusat, tapi apakah orang miskin masih banyak, apalagi masa jabatan bang Rocky hampir habis, jadi bagaimana cerita akhirnya terkait kemiskinan itu, kita semua mesti tahu," ujar putera Idi Rayeuk berdarah Aceh -Minang, yang dikenal fokus pada isu - isu kemiskinan, pengangguran, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia tersebut.
Dia berharap, dengan banyaknya jenis bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat bagi masyarakat selama ini, dapat benar -benar membantu mengatasi problem kemiskinan di Aceh Timur.
"Bantuan kan banyak itu dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk anggaran maupun lainnya, jadi kita harapkan orang miskin benar -benar bisa tertolong, angka kemiskinan setidaknya berkurang, bahkan mereka keluar dari kemiskinan, dan terpenting bantuan itu jangan sampai malah jadi alat memperkaya orang kaya," ketus aktivis cadas tersebut.
Dia kembali mengingatkan bahwa problem kemiskinan merupakan tanggungjawab besar bagi semua pihak terkait di Aceh Timur, apalagi dalam kondisi masa covid 19 seperti ini.
"Fakir -miskin, anak terlantar dan pengangguran itu tanggungjawab negara, dan itu diatur dalam undang - undang, dimana kekayaan alam Aceh Timur pun mesti diperuntukkan demi kesejahteraan warganya, bukan pejabatnya, dan secara spiritual juga menjadi tanggungjawab orang - orang kaya yang dianggap mampu, jadi jangan pernah dianggap enteng, apalagi diputar balik dan ngeles dengan bahasa takdir," pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. **
.jpeg)
