"Demikian hal tersebut disampaikan Hadi Surya, S, TP, MT, (Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan, juga ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan) kepada Media NOA.com di Tapaktuan, Senin (29/3/2021).
Dijelaskan, catatan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang pernah dilakukan, bahwa listrik untuk rayon Tapaktuan sebesar 6 megawatt, namun yang mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik 4 megawatt.
Kemudian kebutuhan listrik pada rayon Kota Fajar sebesar 8 megawatt, namun yang mampu dihasilkan hanya 5 megawatt. Sedangkan untuk rayon Labuhan Haji hanya 2 megawatt. Dari hasil diskusi tersebut sepatutnya perlu penambahan mesin pembangkit listrik.
"Saya selaku anggota DPRK Aceh Selatan kembali meminta kepada Manajer PLN Rayon Tapaktuan, Kota Fajar dan Labuhan Haji agar menyurati pimpinan PLN Unit Induk Wilayah Aceh untuk penambahan mesin pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat," pinta Hadi.
Kepada, ucap Hadi, anggota DPRA dari Aceh Selatan, saya meminta untuk dapat melakukan upaya koordinasi dan komunikasi dengan PLN Unit Induk Wilayah Aceh guna mencari solusi dan langkah kongkrit guna mengatasi hal tersebut.
Tentunya berharap juga kepada Kakanda Rafli Kande (anggota DPR-RI) selaku putra Aceh Selatan secara kebetulan berada di Komisi mitra BUMN untuk dapat membicarakan kelangkaan energi listrik di Aceh khususnya Aceh Selatan dengan Direktur Utama PLN di pusat.
"Upaya berjenjang yang dilakukan ini akan lebih Sistimatis dalam pencapaian harapan masyarakat untuk kebutuhan dasar energi listrik, termasuk mendorong untuk segera difungsikan Gardu Induk yang berada di Kemukiman Sedar Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan," harapnya.
Untuk diketahui, sebut Hadi, menurut pengamatan saya secara umum Aceh masih krisis energi sehingga dapat menghambat investasi di sektor perindustrian dan usaha rakyat serta sektor lainnya. Maka untuk penambahan arus listrik di daerah-daerah saya menawarkan gagasan khusus di daerah yang mempunyai sumber pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin maupun matahari yang dikelola BUMG.
Tentunya hal ini penanganannya dengan skema anggaran APBA, dimana dana Otsus dialokasikan untuk pembangunan pembangkit listrik baru terbarukan dengan skala lokal yang tak lepas kerjasamanya BUMG dengan PLN. Artinya BUMG yang menjual arus ke PLN, selanjutnya PLN yang mendistribusikan ke masyarakat.
Hal ini menurut saya memungkinkan karena telah diterbitkan PP (Peraturan Pemerintah) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (di Provinsi Aceh BUMG) memberi ruang Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada BUMG.
"Maka perlu untuk pembangkit listrik di prioritaskan bagi wilayah Gampong yang memiliki air terjun atau sungai sebagai pembangkit listrik tenaga air atau Bayu bagi daerah pinggiran laut yang memiliki tenaga angin," sebut Hadi yang akrab disapa ketua. (RED)
.jpeg)
