Kegiatan yang dikemas dalam bentuk diskusi dengan tema “Pentingnya Literatur Keuangan Syariah” juga disiarkan secara langsung Serambi On TV dan Radio Rumoh Palang Merah Indonesia (PMI). Selain Wali Kota, turut hadir narasumber lain yaitu; Ketua Komisi VI DPRA Irawan Abdullah, Komisaris BSI yang juga Ketua Komite Pemuda PP MES Arief Rosyid Hasan.
Selain itu ada juga, Chief Economist BSI Banjaran Surya indrastomo, Ketua Ketua Indonesia Islamic Youth Economic Forum ISYEF Aceh M. Fauzan Febriansyah, Ketua PW Pemuda Muhammadiah Aceh Rudi Irawan, dan di pandu langsung oleh Akademisi UIN Ar- Raniry Hendra Syahputra.
Disamping itu turut dihadiri, Wali Kota Subussalam Affan Alfian Bintang, Bupati Aceh Barat Ramli, Bupati Aceh Jaya Teuku Irfan, Ketua DPRK Subussalam Ade Fadly Pratama Bintang, Ketum PBC HIPM8 Kota Medan CEO Medan Focal Point Palcheta Subis Subianto, Chairman Rabu Hijrah Phiman Reza, Ketua Haka Aceh, CEO Milenial Fert Danial Iskandar Yusuf, dan perwakilan Mahasiswa USK, UIN, serta para pelaku UMKM lainnya.
Dalam kesempatan itu, Aminullah memaparkan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh senantiasa berupaya membuat segala bentuk kegiatan ekonomi dengan sistem syariah, baik berupa perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
Wali Kota pun mengungkapkan strateginya dalam mengembangkan literatur Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh dengan mendirikan PT LKMS Mahirah Muamalah Syariah.
“Tujuan LKMS yaitu untuk membumi hanguskan praktek-praktek rentenir agar mampu melepas masyarakat dari jeratan tengkulak yang ‘mengisap darah’ pelaku usaha kecil, dan memajukaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah,” jelasnya.
Mantan Dirut Bank Aceh ini kemudian berbagi menceritakan mengenai keberhasilannya memerangi rentenir di Banda Aceh. Katanya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah Syariah (MMS) berhasil memberantas rentenir di Banda Aceh sejak satu tahun di dirikannya.
“Sejak MMS dibentuk, kita sudah berhasil melepas masyarakat pelaku usaha kecil dari praktek riba. Kami melakukan survei ditahun 2018 jumlah rentenir di Banda Aceh mencapai 80 persen, tahun 2019 menjadi 14 persen, sementara tahun 2020 jumlah rentenir tinggal 2 persen lagi,” ungkapnya wali kota.
Kiprah keberhasilan ini dituangkan oleh Aminullah dalam sebuah karya buku berjudul ‘Ala Aminullah Perangi Rentenir’ yang bertujuan untuk membagi pengalaman, edukasi, dan mendorong bagi generasi muda yang akan datang untuk senantiasa berkarya.
Lanjut Aminullah, kehadiran PT LKMS Mahirah Muamalah sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Data per Juli 2020, sudah Rp16 M dana dikucurkan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha dibantu MMS. Sudah sekitar 2000-an pelaku usaha kecil yang dibantu modal usahanya,” katanya.
Disamping itu, Wali Kota juga menyebutkan, ditengah Aceh di tetapkan sebagai daerah termiskin se-Sumatera, Alhamdulillah Banda Aceh menjadi satu-satunya daerah zona hijau kemiskinan di Aceh dengan Indeks 6,90 persen. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada 2019 tercatat berada di urutan ke dua se-Indonesia yaitu di angka 85,07.
“Angka ini naik 0,7 poin dari 84,37 yang dibukukan pada 2018. Alhamdulillah IPM Banda Aceh berada pada peringkat ke dua setelah Yogyakarta di peringkat pertama dengan IPM 86,65. Hal tersebut berkat adanya peran dari lahirnya LKMS Mahirah Muamalah di kota Banda Aceh,” sebutnya. [Hm]
.jpeg)
