"Kita ingin pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus cepat, baik itu membuat SIM atau STNK (surat tanda nomor kendaraan)," kata Tjahjo Kumolo, di Banda Aceh, Kamis (28/10/2021).
Saat melakukan peninjauan, Menteri Tjahjo Kumolo didampingi Pangdam IM Mayjen Achmad Marzuki, Wakapolda Aceh Brigjen Pol Raden Purwadi, Irdam IM Brigjen TNI Niko Fahrijal M.tr serta Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto,
Saat tiba di Mapolresta, Menteri Tjahjo Kumolo langsung melihat pelayanan di ruang pembuatan SIM, dan berbicara dengan personel yang bertugas serta masyarakat yang sedang mengurus SIM.
Tjahjo Kumolo mengatakan, kunjungan dirinya itu untuk mengecek semua proses yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mengingat wajah kepolisian, pemerintah daerah ada di pelayanan masyarakat.
Tjahjo mengatakan, proses pelayanan publik harus cepat, khususnya pada pembuatan surat perlakuan baik, perpanjangan SIM, serta memastikan tidak ada pungutan liar (pungli).
"Saya kira di Banda Aceh cukup bagus, bersama pak Joko (Kapolresta) tadi, sepintas kita melihat 60 per hari, kecepatan melayani, kesungguhan melayani itu sekarang yang diharapkan masyarakat," katanya.
Tjahjo menuturkan, percepatan mendapatkan izin serta layanan publik yang ada baik dalam pengurusan SIM, pajak, ketika masuk rumah sakit benar-benar harus berjalan baik.
"Jangan ditanya dulu ini sakitnya apa, uang nya apa, periksa dulu lah. Ini lah yang diinginkan Pak Jokowi dalam konteks reformasi birokrasi," demikian kata Tjahjo Kumolo diruang kerja Kapolresta Banda Aceh.
Dalam kesempatan itu, Menpan RB menyerahkan buku kepada Kapolresta Banda Aceh dengan judul "Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan Mewujudkan Birokrasi Yang Kapabel, Akuntabel, dan Melayani.(peby)
.jpeg)
