Parlementaria
Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh sepakat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2022.
Adapun struktur APBA 2022 yang dievaluasi terdiri atas Pendapatan Rp 13.352.983.387.589, Belanja sebanyak Rp 16.170.650.661.277, Surplus (Defisit) Rp 2.817.667.273.688, Pembiayaan Netto Rp 2.817.667.273.688.
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, mengatakan beberapa hal yang dievaluasi Kemendagri terkait APBA 2022 yaitu Pemerintah Aceh harus menutupi pembiayaan atau gaji pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 5218 orang, pemenuhan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) baru sebanyak 247 orang, hibah atau bansos harus berbasis dengan RKPA (rencana kerja Pemerintah Aceh), kegiatan perjalanan dinas yang juga perlu dirasionalkan. breakdown kegiatan (rumah dhuafa), serta penambahan Bantuan Tak Terduga (BTT) yang besarannya 5 hingga 10 persen.
"Dari hasil Kemendagri tersebut, Alhamdulillah Banggar menerima dan sudah menjadi sebuah keputusan pimpinan DPR yang nantinya akan menjadi naskah dilembardaerahkan oleh Pemerintah Aceh menjadi qanun dan diserahkan kembali ke Kemendagri," kata Safaruddin usai mengikuti rapat Banggar DPRA bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait tindaklanjut hasil evaluasi APBA 2022 dari Kemendagri, di ruang Banggar, Gedung DPRA, Senin (10/1/2022).
Politisi Gerindra ini menambahkan, DPRA berharap kualitas APBA Tahun 2022 yang sudah disepakati, bisa berjalan dan menjawab isu-isu kekinian terhadap persoalan di Aceh.
Dia juga mengatakan, komitmen DPRA dengan TAPA terkait rumah dhuafa layak huni pada tahun lalu yang sempat dipolemikkan bisa dijaga dengan baik.
Safar menyebutkan, lebih kurang ada tujuh ribu rumah dhuafa yang akan dibangun pada tahun 2022.
"Kita terus mengupayakan realisasi anggaran ini cepat dikucurkan agar pergerakan ekonomi Aceh lebih baik. Jangan seperti di penghujung 2021, kita menekan angka realisasi yang cukup rendah," harapnya.***
.jpeg)
