Dirinya mendukung tindakan penegak hukum dalam memberantas mafia pupuk di provinsi Aceh (27/1/2022).
Selain itu, juga perlu adanya pengawalan penyaluran pupuk subsidi sampai kepada kelompok petani. Apalagi harga pupuk cenderung meningkat, maka membuka ruang adanya permainan untuk pupuk subsidi.
"Kami minta penyaluran pupuk subsidi diawasi, ini barang negara yang bersubsidi, objek penerima adalah masyarakat petani," tukasnya.
Maka dari itu, perlu diawasi sehingga betul-betul sampai ke petani, dan bukan kepada oknum yang memainkan pasaran.
Saharuddin menyebutkan, pupuk subsidi merupakan sektor yang saat ini menjadi atensi dari penegak hukum. Salah satunya adalah program dari Jaksa Agung untuk memberantas permainan pupuk ditengah masyarakat.
Saharuddin kebutuhan pupuk di Kotim cukup banyak. Meski dirinya tidak memiliki data resmi, namun jika dihitung dari jumlah petani, maka banyak sekali pupuk subsidi yang dialokasikan.
Dikatakannya, hal semacam ini tidak diketahui masyarakat, sehingga barang tersebut sangat mungkin disalahgunakan
.
“subsidi pupuk ini tidak mencuat seperti BBM. ada miliaran rupiah anggaran pemerintah pusat dikucurkan untuk membayar subsidi tersebut,” tukasnya.
"Saharuddin berharap, agar Dinas Pertanian dan perkebunan Aceh agar segera tuntaskan program melalui Kartu Tani, supaya lebih terdata dan tempat sasaran penerima pupuk subsidi untuk petani, sistem pengawasan pihak pemerintah diperketat dan tidak dipermainkan oknum di lapangan.
Ia juga tegaskan, Banyak petani di Aceh belum memiliki kartu tani di Aceh, padahal ini program sudah lama diwacanakan, tetapi hingga saat ini belum terlaksana dengan di harapkan.
Padahal kartu tani ini sangat diperlukan agar para petani ini bisa menebus pupuk subsidi pemerintah pusat yang disalur melalui kios pengecer.
Salah satu penyebab para petani ini belum memiliki kartu tani karena mereka belum terdaftar dalam Aplikasi Elektronik Recana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
Oleh karena itu, pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mengimbau kelompok tani padi, jagung, kedelai, dan lainnya yang nama anggotanya belum terdaftar dalam aplikasi E-RDKK, agar mendaftar.
Ya, mendaftar kembali ke mantri tani atau admin di Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan masing-masing.pungkasnya.
.jpeg)
