Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar sangat menyayangkan jika program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dihapuskan, mengingat JKA merupakan program unggulan Aceh dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik dan prima bagi masyarakat Aceh.
Hal itu disampaikannya setelah menerima masukan-masukan warga Kota Banda Aceh baik secara langsung ke DPRK Banda Aceh maupun melalui media sosial.
Ia juga mengatakan, kebermanfaatan program JKA hari ini sangat dirasakan oleh masyarakat Banda Aceh dan Aceh secara luas, selama program JKA berjalan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk berobat.
"Justru sejumlah warga Aceh bisa berobat dengan status pasien JKA dapat dirujuk ke rumah sakit ternama di kota lain seperti Medan dan Jakarta," ungkap Farid, Kamis (17/3/2022).
Meskipun, kata dia, hasil evaluasi yang dilakukan DPRK selama ini, program JKA masih ditemukan kekurangan seperti masalah data peserta JKA, pelayanan yang jauh dari harapan, bukan berarti program JKA dihentikan.
Lebih lanjut, Farid mengatakan, kekurangan-kekurangan harus diperbaiki, dan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh selaku pemilik program untuk mengingatkan dan menekan pihak BPJS untuk memberikan pelayanan terbaik.
"Ibarat rumoh yang buco ubong, nyan yang ta perbaiki bek tajak peu anco rumoh, that na teuh, (Ibarat rumah bocor yang atap, itu yang harus diperbaiki, jangan dihancurkan rumahnya)," papar dia.
Kemudian, Program JKA lanjut Farid seharusnya ditingkatkan kualitas pelayanannya, dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dipermudah prosesnya, ditingkatkan fasilitasnya, tertib dan lancar proses klaimnya, sehingga JKA menjadi jamninan kesehatan yang benar-benar paripurna dan terbaik.
Politisi PKS ini menilai, keterbatasan anggaran bukanlah menjadi dalih dan alasan yang logis sehingga JKA itu dihentikan. Seharusnya penyediaan anggaran harus menjadi prioritas dibandingkan pemenuhan kebutuhan lainnya, mengingat anggaran JKA merupakan bagian dari pemenuhan hajat hidup orang banyak. Saban tahun Provinsi Aceh selalu menyisakan anggaran yang tidak mampu terserap dengan baik, selalu saja ada SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dengan angka yang besar.
"Menurut hemat kami penganggaran untuk JKA jauh lebih baik daripada penganggaran untuk kebutuhan lain yang nyatanya juga selalu terjadi SiLPA," kata Farid.***
