Aceh Utara - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Ruslan M. Daud, meminta kontraktor pembangunan Bendungan Krueng Pase di Gampong Leubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, bekerja maksimal menyelesaikan proyek bersumber dari APBN senilai Rp44 miliar lebih itu. Pasalnya, bendungan tersebut berfungsi mengairi persawahan di sembilan kecamatan baik sayap kiri dan kanan Krueng Pase.
Ruslan M. Daud menegaskan hal itu saat meninjau proyek rehabilitasi Bendungan Kreung Pase di Gampong Leubok Tuwe, Senin, 9 Mei 2022. Peninjauan tersebut dilakukan merespons laporan masyarakat setempat yang menilai pengerjaan proyek sangat lamban.
Proyek Bendungan Krueng Pase itu dikerjakan sejak November 2021. Namun, hingga saat ini progres pekerjaan baru sekitar 10 persen dari target pembangunan harus tuntas pada Desember 2022.
Dalam kunjungan tersebut, Ruslan didampingi Ketua DPC PKB Aceh Utara, Tgk. Samsul Bahri Ishak, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, dan sejumlah unsur Forkopimda. Rombongan anggota DPR RI itu disambut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi dan Rawa II, Syafrepi, di lokasi Bendungan Kreung Pase.
“Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat proses pengerjaan rehabilitasi Bendung Krueng Pase sangat lamban. Pada akhirnya akan menghambat para petani di sembilan kecamatan untuk turun ke sawah atau bercocok tanam padi. Karena ribuan petani di daerah ini belum bisa menggarap lahan sawahnya,” kata Ruslan kepada wartawan.
Ruslan menyampaikan bahwa para petani berharap Bendung Krueng Pase tersebut benar-benar direhab dengan baik agar bisa bertahan lama.
Anggota DPR dari Komisi V membidangi infrastruktur itu juga meminta pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I menegur dan mengevaluasi rekanan proyek Bendung Krueng Pase tersebut agar bekerja lebih maksimal.
“Kita juga melihat di lokasi terdapat jembatan darurat yang dibangun pihak rekanan itu sudah ambruk ke sungai. Jembatan ini merupakan jalur utama bagi masyarakat khususnya petani maupun anak-anak sekolah yang menghubungkan dari Kecamatan Meurah Mulia ke Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Sehingga aktivitas warga di kawasan itu terputus, tentunya harus segera dibangun kembali dengan standar darurat yang lebih baik lagi,” tegas mantan Bupati Bireuen periode 2012–2017 itu.
Ketua Forum Komunikasi Peduli Petani Krueng Pase, Ismail Yusuf, menyebut proyek tersebut dikerjakan PT Rudy Jaya yang berasal dari Jawa Timur. Selama pengerjaan proyek Bendung Krueng Pase itu, kata dia, petani sawah dari sembilan kecamatan terkendala untuk menanam padi disebabkan krisis air. Masyarakat berharap kontraktor mempercepat pembangunan bendungan hingga tuntas sesuai jadwal supaya segera dapat dimanfaatkan para petani.
“Kita juga meminta kepada rekanan untuk segera membangun kembali jembatan darurat yang ambruk tersebut, karena itu merupakan hal paling utama akses jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Meurah Mulia dan Nibong,” ujar Ismail.
PPK Irigasi dan Rawa II, Syafrepi, mengatakan kontrak pekerjaan proyek itu terhitung sejak November 2021 hingga November 2022 dengan nilai kontrak Rp44 miliar lebih. Dia berjanji pihaknya akan fokus mendorong pihak rekanan dalam proses pengerjaan Bendungan Krueng Pase. Karena proyek tersebut dikerjakan kontraktor dari luar Aceh, sehingga selama ini cara menangani permasalahan-permasalahan di lapangan berbeda atau lamban.
“Tapi kita akan menekan kembali mereka supaya pengerjaannya bisa lancar dan jangan sampai terjadi hambatan lagi ke depan. Kita akan memperbaiki kembali jembatan darurat yang roboh itu, paling tidak dalam pekan ini bisa dilewati sepeda motor maupun anak-anak sekolah di kawasan tersebut,” ujar Syafrepi.
Syafrepi menambahkan setelah pengerjaan bendung nantinya, pada posisi jembatan darurat itu juga akan dibangun kembali secara permanen.***
