Banda Aceh - Jalan Meulaboh-Tutut yang merupakan satu-satunya ruas jalan Provinsi di Barat Selatan sedang dalam proses tender.
Dimana pada halaman LPSE Pemerintah Aceh terlihat ada dua paket Jalan Meulaboh-Tutut yang sedang ditender. Dua paket tersebut yakni Pemeliharaan Berkala Jalan Batas Pidie - Meulaboh dengan anggaran Rp 21,1 miliar dan paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Batas Pidie-Meulaboh yang menggunakan DAK senilai Rp 8,4 miliar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tarmizi, SP mengingatkan Dinas PUPR Aceh bahwa lokasi yang akan dikerjakan harus betul-betul skala prioritas sesuai kebutuhan lapangan. “Jangan sampai penentuan titik lokasi sesuai keinginan kontraktor, dan lokasi yang mudah kerja serta banyak untungnya. Sedangkan di lapangan jalan semakin rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan,” kata Tarmizi, di Banda Aceh, Rabu (9/3).
Politisi asal Aceh Barat itu menyebutkan, kalau masyarakat umum lintas kabupaten pengguna jalan Meulaboh-Tutut sangat mengeluhkan kerusakan jalan mulai dari Gampong Lancong hingga ke Perbatasan Pidie. Terutama, lanjut Tarmizi, dekat kuburan aneuk manyak yang sering terjadi macet dan bahkan mobil terjungkal akibat parahnya jalan yang rusak. “Saya salah satu pengguna jalan tersebut, jadi saya akan betul-betul mengawasi proses pembangunannya. Jangan coba main-main dengan penentuan titik lokasi, karena anggaran yang dikucurkan tidak banyak. Itupun harus ribut dulu dengan Pemerintah Aceh,” tuturnya.
Selain itu, anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh ini juga mengungkapkan, sebelumnya daerah Kaway XVI Gampong Ulee Raket dan Gampong Pasie Kumbang, dengan anggaran tahun lalu sudah diperbaiki. “Masyarakat pengguna jalan sangat senang karena yang dikeluhkan selama ini sudah diperbaiki,” tutup Tarmizi.
Dalam berita sebelumnya disebutkan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) melakukan evaluasi ulang paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Batas Pidie - Meulaboh. Berdasarkan dengan informasi yang ditampilan pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh.
Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), Nasruddin Bahar, mengatakan, paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Batas Pidie - Meulaboh yang dimenangkan oleh PT. Beuleguna Amanah Nusa nilai Penawaran Rp7 miliar lebih. Yang menduduki rangking lima dari tujuh penawaran. "Setelah mendapat protes dari LPLA, dimana perusahaan tersebut tidak melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sesuai, dan akhirnya Pokja melakukan Evaluasi ulang," katanya, Minggu (27/2).
Sambung Nasruddin, LPLA mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengusut kasus tersebut, supaya dikemudian hari Pokja tidak main-main dalam menetapkan pemenang tender.
Kami yakin Pokja terlibat persekongkolan Vertikal dengan Penyedia. Kepada Pokja yang sudah melakukan praktek tidak terpuji ini, diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satunya mencabut Sertifikat Keahlian dan dinonaktifkan selama dua tahun," tuturnya.
Dari hasil penelusuran, Lanjut Nasruddin, melalui website lpjk.pu.go.id PT. Beuleguna Amanah Nusa SBU SI 003, yaitu pekerjaan jalan sudah tidak terdaftar atau bisa jadi sudah habis masa berlaku.
"Kami meminta APIP untuk mengusut kasus ini, dan hasilnya dipublis dimedia massa supaya masyarakat percaya atas kinerja APIP," tuntutnya. Kepada Pokja, pihaknya berharap untuk bekerja sesuai dengan hati nurani dan jangan suka menzalimi orang lain, hal tersebut sering dilihat yang menang tender nomor 25 penawaran terendah sangat tidak masuk akal, dan tidak logis sama sekali.
"Kepada Aparat Penegak Hukum (APH), kami minta pro aktif memantau proses tender, APH diharap bisa membaca niat jahat (Mensrea) Pokja. Jika APH cepat mengantisipasi maka kejahatan dapat diminimalisir," imbuhnya.
.jpeg)
