Banda Aceh - Menyikapi polemik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang telah menimbulkan gelombang unjuk rasa mahasiswa, Partai Gerindra Aceh melalui Sekretarisnya, Safaruddin, menyatakan seharusnya, kebijakan ini tidak perlu terjadi karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
Safaruddin meminta Presiden Joko Widodo mengkaji ulang kebijakan tersebut, apalagi dilakukan disaat ekonomi Indonesia belum pulih pasca pandemi virus Covid-19.
"Kita di Aceh pasti akan tegak lurus dengan teman-teman pengurus Gerindra pusat. Kita minta pemerintah mempertimbangkan keluhan rakyat saat ini," kata Safaruddin saat ditemui awak media di Banda Aceh, Jumat (09/09/2022).
Wakil Ketua DPR Aceh ini juga menyatakan, sejatinya pemerintah mencari solusi lain dalam mengatasi kondisi keuangan negara, bukan malah menciptakan program yang dapat menyengsarakan rakyat kecil.
"Sebelum harga BBM naik saja, sejumlah harga bahan pokok sudah naik dan menyebabkan inflasi. Saat kebijakan ini diambil, tentu ini menambah beban ekonomi masyarakat," tuturnya.
Untuk itu, Safaruddin kembali menegaskan agar pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan yang telah memunculkan gelombang protes ini, dan untuk fokus pada pemulihan ekonomi nasional saja.
"Kita minta pemerintah pusat dapat mengkaji ulang dan mencari solusi lain atas kebijakan ini," tegas politikus muda Partai Gerindra ini.
Partai Gerindra sendiri dari awal sudah tegas menolak rencana tersebut karena berdampak pada meroketnya harga kebutuhan pokok di tengah sulitnya ekonomi rakyat.
"Kita berharap pemerintah pusat berempati dan bisa merasakan apa yang dialami rakyat saat ini. Tunda dulu proyek-proyek yang dinilai tidak begitu berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkas Safaruddin.(MS).
.jpeg)
