Abdya - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H Darmansah, S.Pd, MM., meninjau lokasi erosi di Alue Beuriyeung, Gampong Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, yang kian mengancam perkebunan warga setempat.
Dalam peninjauan itu, Pj Bupati Darmansah, ikut didampingi Wakil Ketua DPRK Abdya, Syarifuddin, dan Hendra Fadli. Selain itu, juga hadir anggota dewan lainnya yakni, Anton Sumarno, Zulpan, Zulkarnain, Yusran, dan Ikhsan. Pada kesempatan itu juga hadir Kapolres Abdya AKBP Dhani Catra Nugraha, Waka Polres Kompol Muhayat Efendi, Asisten, para kepala SKPK, dan sejumlah Kabid pada dinas terkait.
Pj Bupati Abdya Darmansah mengatakan, persoalan erosi Alue Beuriyeung segera ditangani, mengingat kondisi itu bisa mengancam perkebunan warga setempat.
"Persoalan abrasi Alue Beuriyeung segera kita tangani dengan dana tanggap darurat kabupaten. Intinya, persoalan abrasi ini kita upayakan segera teratasi," ujar Darmansah.
Setelah melakukan peninjauan abrasi Alue Beuriyeung, Pj Bupati Darmansah bersama rombongan menuju ke lokasi irigasi Lhueng Bak Ara, Krueng Panto, dan irigasi Pantoe Teungku, Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Batee.
Sesampai di lokasi, Pj Bupati Darmansah disambut oleh keuchik dan masyarakat gampong setempat. Kepada Darmansah mereka menyampaikan bahwa irigasi di dua gampong tersebut sudah mengalami rusak parah. Pihaknya meminta agar kedua irigasi tersebut segera dibangun kembali guna mengaliri persawahan warga.
"Insya Allah, untuk pembangunan irigasi ini akan kita usulkan dalam APBK tahun 2023 mendatang," sebutnya.
Setelah meninjau dua irigasi tersebut, Darmansah kemudian bertolak ke Dusun Teladan, Simpang Gadeng, Kecamatan Babahrot. Di lokasi itu, ia dan rombongan disambut perangkat gampong serta masyarakat setempat ditengah guyuran hujan lebat.
Kepada Darmansah, warga setempat mengeluhkan kondisi Krueng Babahrot yang kian dekat dengan pemukiman warga disebabkan erosi terus meluas. Selain itu, pohon sawit milik masyarakat juga sudah mulai ambruk ke sungai akibat erosi tersebut.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan pemukiman dan kebun warga akan semakin terancam.
"Untuk erosi Krueng Babahrot ini kita akan usulkan ke pemerintah provinsi. Karena ini memerlukan anggaran besar. Tapi untuk penanggulangan pemindahan aliran sungai, jika dihitung anggarannya cuma Rp200 juta, itu bisa kita gunakan APBK," ujar Darmansah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRK Abdya Hendra Fadli disela-sela peninjauan Krueng Babahrot bersama Pj Bupati Abdya serta sejumlah anggota DPRK lainnya mengatakan, persoalan erosi tersebut harus segera ditangani secara serius oleh pihak terkait, terutama Pemerintah Aceh selaku yang memiliki kewenangan.
"Jika ini tidak segera ditanggulangi oleh pihak yang memiliki wewenang, kita mengkhawatirkan pemukiman dan perkebunan warga sekitar akan semakin terancam. Oleh karenanya, kita meminta kepada pemerintah provinsi agar memperhatikan masalah ini. Kemudian kepada kawan-kawan kita di DPRA terutama dapil 9 agar menyuarakan persoalan ini, sehingga masalah erosi Krueng Babahrot cepat teratasi," pungkas Hendra Fadli.
.jpeg)
