NOA | BANDA ACEH - Praktek Destructive fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang merusak ekosistem perairan laut. Hal tersebut disampaikan pada kegiatan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Destructive Fishing, Kamis (26/20/2020).
Dirjen PSDKP sudah mengkategorikan tiga jenis penggunaan alat tangkap yang menjadi target pemberantasan, yaitu pengeboman, peracunan/ pembiusan dan pengunaan setrum ikan. Ruang lingkup kegiatan destructive fishing umumnya adalah perairan dangkal, pesisir dan pulau-pulau kecil dan perairan umum.
Salah satu ekosistem yang sangat rentan mengalami kerusakan akibat destructive fishing adalah ekosistem terumbu karang.
"Kegiatan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak merupakan salah satu kegiatan destructive fishing yang umunya digunakan oleh nelayan tradisional dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dengan target penangkapan ikan-ikan karang," kata Dirjen PSDKP.
Penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan bahan peledak dapat memberikan akibat yang kurang baik, baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang yang terdapat pada lokasi penangkapan.
Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi peledakan, juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.
"Oleh sebab itu, penggunaan bahan peledak berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang, disamping ekosistem terumbu karang yang telah rusak membutuhkan pemulihan yang cukup lama dan sulit untuk kembali seperti semula, pungkasnya.
Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak sering terjadi di perairan Aceh. Kegiatan destructive fishing ini antara lain dilakukan dengan menggunakan bom, racun ikan, dan mini trawl.
Bom dan racun ikan umumnya dioperasikan dengan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor. Kompressor yang dikombinasikan dengan alat tangkap jaring Muroami atau dengan panah ikan (spear gun) dapat menyebabkan tekanan perikanan yang tinggi bagi ekosistem terumbu karang dan stok ikan di suatu kawasan.
Pemerintah dan aparatur keamanan memiliki keterbatasan dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Aceh, termasuk pengawasan terhadap aktifitas Destructive Fishing. Keterlibatan para pihak menjadi hal penting untuk memastikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, WCS Indonesia mendukung Pemerintah Aceh dan dalam melakukan pengawasan melalui penyusunan rencana Aksi daerah untuk penanggulangan destructive fishing.
Mendukung upaya tersebut, WCS Indonesia bersama dengan DKP Aceh mengadakan kegiatan diskusi Tim Teknis Pokja Penanggulangan Destructive Fishing (DF) Aceh, dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pemerintah Aceh (RAPA) Penanggulangan Destructive Fishing (DF) Di Aceh pada tanggal 20 Februari 2020 di Arabia Hotel, Banda Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh Panglima Laot dan anggota tim teknis pokja pengawasan destructive fishing Aceh yang terdiri dari DKP Aceh, PSDKP
Panglima Laot Ie Meulee Sabang, Saiful Bahri, yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan kebutuhan untuk penindakan pelaku destructive fishing;
“Tanpa kerjasama para pihak, Panglima Laot juga tidak bisa bertindak dan meerapkan aturan adat untuk menjaga wilayah Lhok kami. Karena kami punya keterbatasan. Terlebih pelaku bom dan aktivitas penangkapan ikan yang merusak ini juga berasal dari luar masyarakat kami sendiri," kata Saifu Bahri.
Pertemuan ini menghasilkan rumusan kesepakatan pembagian peran para pihak dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penanggulangan penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan sumberdaya ikan.(RED)
.jpeg)
