NOA | BANDA ACEH - Mantan Aktivis Referendum Aceh Tahun 1999 Darnisaf Husnur atau yang lebih akrap disapa bang Saf menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tidak punya nyali untuk datang lagi ke Aceh.
Darnisaf meminta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak memberantas dugaan korupsi khususnya di Aceh.
Menurutnya, kondisi di Aceh saat ini terkesan sangat memprihatinkan, terutama mengenai dugaan pencucian uang atau tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan pejabat dan pengusaha.
“Dugaan monopoli pemenang tender proyek di ULP Aceh, yang diduga dikuasai oleh seorang oknum pengusaha berinisial M,” kata Darnisaf Husnur, Rabu (18/03/2020).
Pria yang kerap disapa Bang Saf ini mengungkapkan, sosok pengusaha berinisial M, sangat populer di Aceh. Dari desas-desus yang beredar kata Darnisaf, M merupakan orang terdekat Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT
“Oknum pengusaha tersebut, dianggap orang paling berpengaruh yang bisa melobi banyak pihak agar tidak bersuara mengkritik Pemerintah Aceh, ” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, dugaan pencucian uang di Bank Aceh Syariah sebesar Rp 108 Miliar yang disebut-sebut melibatkan pengusaha berinisial M.
“Tapi sayangnya, KPK terkesan tutup mata. Padahal atas namanya korupsi dimana pun harus diberantas,” ujarnya.
Lanjutnya, pengusaha M ini sudah diperiksa oleh Polda Aceh. Namun ia berharap kepada KPK agar dapat turun ke Aceh dalam membarntas korupsi.
“Kami menilai KPK dan penegak hukum di pusat, kami anggap sudah kehilangan nyali datang ke Aceh,” Katanya.
Lanjutnya lagi, terkait masalah dugaan monopoli proyek di ULP Aceh dan pencucian uang di Bank Aceh Syariah sudah diberitakan oleh media. “Kami masyarakat Aceh, menunggu sejauh mana perkembangannya, jangan sampai hari demi hari kasus itu akan hilang, dan Jika KPK tak datang lagi ke Aceh, berarti jelas, mereka sudah tak ada nyali, ” imbuhnya.
“Mantan Aktivis ini berpesan, kepada bapak Presiden H. Ir. Joko Widodo dan Pemerintah Pusat, KPK itu dibubarkan saja, jika tidak datang ke Aceh,” tegasnya.
Darnisaf Mengatakan lagi, Sebelumnya Presiden Jokowi sempat mempertanyakan anggaran pemerintah Aceh yang sangat besar, hal tersebut disampaikan presiden saat acara Kenduri Kebangsaan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen, pada Sabtu 22 Februari 2020. Presiden hanya ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran Aceh yang sangat besar itu tepat sasaran.
“Anggaran APBA dan APBD yang ada di Kabupaten/Kota. bagaimana tatakelolanya, bagaimana governencenya, apakah APBA dan APBD itu tepat sasaran, dan bermanfaat untuk rakyat, serta dirasakan oleh rakyat, itu yang masih menjadi tanda tanya saya,” kata Darnisaf Diakhir pernyataannya.(RED)
.jpeg)
