NOA | Pidie Jaya - Lembaga Swadaya Masyarakat Publik Tranfaransi ( LSM PuTra ) Kabupaten Pidie Jaya meminta DPRK untuk melakukan Pansus para THL / Honorer di jajaran SKPK Kabupaten Pidie Jaya.
Direktur LSM PuTra Zikrlillah Kepada Media Noa.Com 28/4/2021, mengatakan terkait maraknya pemberitaan salah satu THL yang di berhentikan satu pihak oleh dinas DPMPTSP Pidie Jaya membuat masyarakat bertanya - tanya perihal sistem administrasi pengangkatan dan pemberhentian THL / Honorer.
Lebih lanjut Zikrlillah mendelik SK pengangkatan tenaga honorer yang sebagai mana di ketahui sistem administrasi untuk SK THL yaitu berlaku pertahun dan di perbaharui setiap tahunnya.
" kita ketahui di mana nama-nama Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pidie Jaya SK nya dievaluasi atas kinerja selama setahun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tempat THL bertugas. " Imbuh Zikrlillah.
Tambah Zikrlillah, kalau berbicara administrasi tidak ada yang salah dengan kasus Anita Safriani, di tahun 2021 tidak terdaftar lagi sebagai THL di dinas DPMPTSP Pijay karena yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit, dan SK nya hanya mengikat pertahun yang setiap tahunnya para THL di evaluasi dan seterusnya SKPK mengusulkan kembali nama-nama THL tersebut untuk di SK kan di tahun anggaran berikutnya. Dan itupun sesuai dengan persetujuan bersama antara DPRK mengenai ketersediaan anggaran untuk pembayaran honor THL itu " tambahnya
Di samping itu Zikrlillah juga menyoroti beberapa dinas sebagai antisipasi adanya THL bodong alias THL siluman yang bahasa halusnya " awak titipan " yang menjadi bomerang alias senjata makan tuan para Kadis dalam mengambil tindakan, di absensi ada nama tapi orangnya tidak pernah masuk kantor, ini sebenarnya yang harus di telusuri oleh DPRK untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.
Mengenai dengan saudari Anita Safriani pegawai THL di DPMTSP Pidie Jaya, berhubung yang bersangkutan tidak masuk kerja selama lima bulan karena sakit dan haknya di bayar, dan ini juga menjadi temuan dalam pemborosan anggaran yang harus di bahas oleh DPRK.
Berkenaan dengan itu LSM PuTra mendesak DPRK Pidie Jaya untuk melakukan Pansus ke setiap SKPK dalam upaya menelusuri keberadaan THL agar tidak ada yang namanya THL siluman yang setiap bulannya siap sedia menerkam Anggaran Daerah dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah per bulan. Pungkasnya. (RM)
.jpeg)
