Iklan

LSM PuTra Desak DPRK bentuk Pansus Untuk Telusuri ke setiap SKPK Pijay Terkait Keberadaan THL dan Honorer.

MUHAMMAD RISSAN
4/28/21, 23:34 WIB Last Updated 2021-04-28T20:26:57Z


NOA | Pidie Jaya - Lembaga Swadaya Masyarakat Publik Tranfaransi ( LSM PuTra )  Kabupaten  Pidie Jaya meminta DPRK untuk melakukan Pansus para  THL / Honorer  di jajaran SKPK Kabupaten Pidie Jaya. 


Direktur LSM PuTra Zikrlillah  Kepada Media Noa.Com 28/4/2021, mengatakan terkait maraknya pemberitaan salah satu THL yang di berhentikan satu pihak oleh dinas DPMPTSP Pidie Jaya membuat masyarakat bertanya - tanya perihal sistem administrasi pengangkatan dan pemberhentian THL / Honorer. 


Lebih lanjut Zikrlillah mendelik SK pengangkatan tenaga honorer yang sebagai mana di ketahui  sistem administrasi untuk SK THL  yaitu berlaku pertahun dan di perbaharui  setiap tahunnya.


" kita ketahui di mana nama-nama Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab Pidie Jaya SK nya dievaluasi atas kinerja selama setahun oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tempat THL bertugas. " Imbuh Zikrlillah. 


Tambah Zikrlillah,  kalau berbicara administrasi tidak ada yang  salah dengan kasus Anita Safriani,  di tahun 2021 tidak terdaftar lagi sebagai THL di dinas DPMPTSP Pijay karena yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit,  dan  SK nya hanya mengikat pertahun yang  setiap tahunnya para  THL di  evaluasi dan seterusnya SKPK mengusulkan kembali nama-nama THL tersebut  untuk di SK kan di tahun anggaran berikutnya. Dan itupun sesuai dengan persetujuan bersama antara DPRK mengenai ketersediaan anggaran untuk pembayaran honor THL itu " tambahnya 


Di samping itu Zikrlillah juga menyoroti beberapa dinas sebagai antisipasi adanya THL bodong alias THL siluman yang bahasa halusnya "  awak titipan " yang menjadi bomerang alias senjata makan tuan  para Kadis dalam mengambil tindakan,  di absensi ada nama tapi orangnya tidak pernah masuk kantor, ini sebenarnya yang harus di telusuri oleh DPRK untuk menghindari pemborosan anggaran daerah.  


Mengenai dengan saudari  Anita Safriani pegawai THL di DPMTSP Pidie Jaya, berhubung yang bersangkutan tidak masuk kerja selama lima bulan karena sakit dan haknya di bayar,  dan  ini juga menjadi temuan dalam pemborosan anggaran yang harus di bahas oleh DPRK.  


Berkenaan dengan itu LSM PuTra mendesak DPRK Pidie Jaya  untuk melakukan Pansus ke setiap SKPK dalam upaya  menelusuri keberadaan THL agar tidak ada yang namanya  THL siluman yang setiap bulannya siap sedia menerkam Anggaran Daerah dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah per bulan. Pungkasnya.  (RM)  

  

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • LSM PuTra Desak DPRK bentuk Pansus Untuk Telusuri ke setiap SKPK Pijay Terkait Keberadaan THL dan Honorer.

Terkini