Boby Rizky Furqani, salah satu mahasiswa yang berasal dari Aceh Selatan
NOA l Tapaktuan - Penegakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Selatan dinilai masih sangat lemah. Pasalnya, masih banyak kasus pelanggaran Syariat yang terjadi di Kota Pala tersebut.
"Kurangnya ketegasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan dan pihak Wilayatul Hisbah (WH) disinyalir menjadi salah satu faktor melemahnya syariat Islam di Kota Pala," kata Boby Rizky Furqani, salah satu mahasiswa yang berasal dari Aceh Selatan, Senin (17/5/2021).
Dikatakannya, pihaknya mengkritik tentang penegakan syariat Islam yang masih lemah di Aceh Selatan itu juga disebabkan oleh masih kurang berpengaruh pihak terkait.
"Masih banyak kasus pelanggaran Syariat seperti yang kita lihat sehari-hari contohnya muda-mudi bukan mahramnya duduk berduaan di RTH Taman Pala Indah Tapaktuan di malam hari," sebut Boby.
Apalagi, di sudut-sudut taman kota yang agak remang cahaya yang disebabkan karena kurangnya penerangan yang memadai menjadi sasaran bagi muda-mudi.
"Seperti yang kita ketahui Aceh Selatan dari dulu sampai hari ini masih dikenal dengan kabupaten para ulama dan para santri, juga tidak sedikit pesantren yang ada di kabupaten ini," terang Boby.
Lebih lanjut, Boby mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk bergandengan tangan dalam menegakkan syariat Islam di Aceh Selatan yang lebih serius.
"Ini kita lakukan agar kita bisa menjaga dan menjauhkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi sehingga merusak citra baik Aceh Selatan," ujar Boby.
Maka, lanjutnya, Pemerintah Aceh Selatan juga harus siap merangkul para pemuda agar selalu menjauhi kemaksiatan bukan dari kasus khalwat saja, tapi maisir dan khamar juga harus disapu bersih di tanah para ulama tersebut.
"Saya rasa Pemerintah juga harus ikut membantu serta berkontribusi penuh segala kegiatan-kegiatan berbaur keagamaan bagi masyarakat supaya semakin hilangnya pelanggaran Syariat," tegas Boby.
Pada kesempatan itu, Boby juga berharap Pemerintah Aceh Selatan terkhususnya, untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti segala pelanggaran Syariat Islam dengan lebih serius.
"Pemerintah harus mengawasi dan membersihkan tempat yang mudah terjadinya pelanggaran Syariat Islam dan Bupati juga harus merespon penuh bagi pelanggar kasus-kasus tersebut sesuai qanun-qanun yang berlaku," tutup Boby.(RED).
.jpeg)
