Iklan

Kemenkop UKM RI dan Diskop UKM Aceh Gelar Rapat Monev Pendataan Lengkap KUMKM 2022

REDAKSI
9/28/22, 21:44 WIB Last Updated 2022-09-30T14:54:51Z
Banda Aceh - Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM Aceh mengadakan Rapat Monitoring serta Evaluasi Pendataan Lengkap KUMKM 2022, bertempat di Hotel Grand Arabia, Banda Aceh, Rabu (28/09/2022).

Kegiatan Rapat Monev Pendataan Lengkap KUMKM ini dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan Diskop dan UKM Aceh, Teuku Kamaluddin, Direktur Statistik Distribusi BPS RI, Efliza, Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop UKM RI, Adi Trisnojuwono, Plt Direktur Kemenko Perekonomian, Danang, Perencana Muda Direktorat Pengembangan UMKM Bappenas, Mariska, dan para Kepala Dinas yang membidangi KUMKM serta Pokja dari 7 kabupaten/kota.

Dalam rapat tersebut, Kadiskop dan UKM Aceh, Azhari, melalui Kabid Kelembagaan, T.Kamaluddin,  menyampaikan kalau Aceh menempati pendataan tertinggi KUMKM 2022. Dimana dari 236 ribu data yang ditargetkan telah dicapai pendataan 130 ribu. Dari 472 enumerator dari 7 kabupaten/kota di Aceh dan menempati ranking satu nasional. 

Sementara Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Pengkajian Usaha Kemenkop UKM, Adi Trisnojuwono mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk memetakan potensi UMKM di seluruh Indonesia khususnya di Aceh. Peta-peta itu diharapkan bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan dasar dalam penyusunan perencanaan untuk pemberdayaan UMKM agar bisa lebih maju. 

"Kita berharap apa yang menjadi target di setiap provinsi itu menjadi harapan, karena terdatanya sesuai dengan harapan bisa memberikan informasi terkait perkembangan dan potensi-potensi UMKM di Aceh. Sehingga bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah dalam rangka memberdayakan usaha mikro kecil menengah,” katanya.

Adi Trisnojuwono menambahkan, sistem monitoring dan evaluasi dengan bersama melakukan rapat dan mengetahui berapa besaran yang dicapai dan di dapatkan.
 
“Programnya tergantung bagaimana perkembangan datanya ini, tidak semua UMKM butuh pendanaan. Ada UMKM yang membutuhkan pendampingan, inkubasi, kebijakan, dan sebagainya kita akan petakan masing-masing jadi akan diberi perlakuan sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya. 

Ditambahkannya, bonus demografi harus disikapi dengan pertumbuhan pelaku usaha UMKM, dimana bonus demografi harus dapat diserap nantinya. Kedepan banyak lapangan kerja yang ada bisa hilang karena digantikan oleh mesin.

"Untuk terus mendorong UMKM, memajukan usaha dan mendorong perekonomian daerah. Dimana nantinya di 2030 terdapat bonus demografi tapi kita harus sadar, yang mana diprediksi. Banyak lapangan usaha yang hilang, karena sudah digantikan oleh teknologi, sehingga akan banyak pengangguran.  Dengan adanya UMKM, jika di fokuskan pembinaan usaha bisa menjadi besar dan memiliki pendapatan yang memadai, sehingga bisa membuka lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja,” jelas Adi.

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan, salah satu solusi ialah menyerap tenaga kerja dengan memberdayakan UMKM untuk bisa berkembang, mengarahkan potensi pencari kerja bisa menumbuhkan wirausaha baru agar perekonomian mampu tumbuh dan berkembang.(MS).
 

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kemenkop UKM RI dan Diskop UKM Aceh Gelar Rapat Monev Pendataan Lengkap KUMKM 2022

Terkini

Adsense